Satu dua hari ini, berita seorang Ratna Sarumpaet menjadi viral. Ratna yang sebelumnya tenggelam dalam pemberitaan media, tiba-tiba menjadi sorotan. Berita seorang Ratna menjadi berita hampir semua media darling. Alasannya bukan karena Ratna telah menjadi juara olimpiade, tetapi karena berita buruk yang telah dilakukan oleh Ratna, yakni melanggar Perda. Ratna memarkir semberangan kendaraannya di badan jalan.

Mengapa pelanggaran parkir kendaraan Ratna Sarumpaet begitu heboh?

Karena hanya sekali telepon kepada gubernur Anies, mobil Ratna yang telah diderek oleh petugas Dishub, langsung dikembalikan disertai permintaaf maaf. Jadi, publik kagum kepada Ratna yang bisa memerintahkan gubernur Anies. Ternyata gubernur Anies begitu gampangnya diatur. Berita Kompas hari ini [Rabu 4/4].), mengkonfirmasi kehebatan seorang Ratan itu.







Kehebatan Ratna yang bisa memerintahkan gubernur Anies jelas menjadi sorotan publik. Seorang aktivis yang menjadi tersangka tahun 2016, mampu mendikte seorang gubernur. Seorang yang jelas-jelas telah melanggar Perda, justru datang disembah dan diberikan permintaaf maaf. Sebaliknya seorang gubernur begitu mudahnya didikte oleh seorang aktivis.

Publik pun akhirnya mendapat jawaban atas kasus itu. Ratna sangat mudah bebas dari denda pelanggaran dan mendapat permintaan maaf dari petugas Dishub, karena ia sebelumnya telah mendukung Anies. Dan sekarang posisi Anies adalah seorang gubernur, orang nomor satu di DKI.

Anies atau stafnya dengan cepat mengembalikan mobil Ratna karena ingin membalas budi atas dukungan Ratna selama ini. Selama ini Ratna dikenal sebagai pembenci luar biasa Ahok semasa gubernur. Ia sangat menentang Ahok yang menegakkan aturan terutama soal penggusuran. Ketika Ahok tersandung kasus Al-Maidah, Ratna terjun ke lapangan ikut berdemo. Ratna kemudian menjadi pendukung utama Anies.



Hal yang menarik dari kasus parkir ini adalah tunduknya Anies kepada perintah telepon Ratna. Jika bukan karena perintah Anies, agak sulit para petugas Dishub apalagi sudah dimarah-marahi tunduk kepada seorang Ratna.

Anies memang membantah bahwa ia tidak menerima telepon dari Ratna. Namun staf kepercayaan Anies, yang punya hubungan langsung dengan Anies, menerima telepon Ratna. Hebatnya staf Anies dengan atau tanpa koordinasi dengan Anies (?) langsung tunduk kepada maunya Ratna.

Petugas Dishub yang dihubungi oleh staf Anies jelas ketakutan akan dipecat. Tanpa hambatan, mobil Ratnapun dikembalikan. Padahal, dilihat dari kacamata kuda manapun, Ratna Sarumpaet telah melanggar Perda. Ia memarkir kendaraannya di badan jalan secara semberangan di kawasan Tebet Jakarta Selatan [Selasa 3/4]. Petugas Dishub yang paham benar Perda, menderek mobil Ratna tanpa ampun.




Reaksi Ratna pun luar biasa. Sudah melanggar Perda, masih bisa marah-marah. Video kemarahan Ratna tersebar luas di media. Ratna pun melawan dan langsung menelepon atasan Dishub, Anies Baswedan, Gubernur Anies. Dengan bersilat lidah, Ratna beralasan bahwa penderekan kendaraannya itu semena-mena dan tidak sah. Pasalnya, di tempat ia memarkir kendaraannya, tak ada satupun rambu-rambu larangan parkir.

Alasan Ratna itu adalah pengibulan. Dalam Perda disebutkan bahwa sama sekali tidak dibenarkan memarkir kendaraan di badan jalan kendatipun tidak ada rambu pelarangan di daerah itu. Ternyata seorang aktivis seperti Ratna tak paham benar Perda yang dikeluarkan pada tahun 2014 lalu itu.

Lalu, siapa yang menjadi kambing hitam dari pelanggaran Perda Ratna? Sudah jelas bawahan Anies. Jika Anies ingin cuci tangan, maka stafnya yang berkordinasi dengan petugas Dishub dan sepakat mengembalikan mobil Ratna akan menjadi kambing hitam pertama. Demikian juga petugas Dishub yang telah mengembalikan mobil Ratna, bisa menjadi kambing hitam ke dua. Kambing hitam ke tiga adalah petugas yang tidak memasang rambu larangan parkir. Kambing hitam yang ke empat adalah Perda yang tidak datang ke rumah Ratna Sarumpet memperkenalkan diri agar dikenal oleh Ratna.

Dengan dikembalikannya mobil Ratna yang telah diderek sebelumnya, maka kepercayaan publik kepada gubernur Anies terus-menerus berada di titik nadir. Penegakkan aturan di jalan DKI semakin longgar. Asalkan ada nomor telepon Anies atau bawahan Anies diancam akan ditelepon Anies, maka para pelanggar aturan dari kelas kakap mudah bebas dari jeratan sanksi atau denda.

Jika banyak orang kong kali kong dengan gubernur dengan alasan balas budi, maka sudah jelas nasib sebuah kota. Para PKL semakin liar berdagang di jalan, di trotoar. Parkir liar, petugas parkir liar, para preman merebak di mana-mana. Tinggal menunggu waktu, ibu kota Jakarta kembali menjadi liar seperti masa gubernur Sutiyoso dan Fauzi Bowo.







Leave a Reply