Masifnya pembangunan infrastruktur Jokowi membuat publik terbelalak. Banyak pihak yang memuji pembangunan infrastruktur itu. Tetapi tak banyak pihak yang paham bagaimana sebenarnya Jokowi sedang bertarung mati-matian, bertarung secara resiko tinggi dengan pembangunan infrastrukturnya terutama sumber dananya. Sambil minum kopi, mari kita telaah bagaimana sebetulnya pertarungan sengit Jokowi terkait infrastrukturnya itu.

Rancangan dan target pembangunan infrastruktur Jokowi akhir tahun 2014, ternyata meleset. Bukan hanya sumber pembiayaan, tetapi juga target pelaksanaannya di Tahun 2015.

Melemahnya perekonomian global, penurunan daya beli masyarakat dan jatuhnya harga komoditas, membuat perekonomian Indonesia terpuruk. Dari target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.489,3 yang tercantum dalam APBN perubahan (APBN-P) 2015, ternyata realisasinya hanya Rp. 1.235,8 triliun atau meleset Rp. 253,5 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun jatuh dari Rp. 390, 7 triliun pada tahun 2014, menjadi tinggal Rp. 252,4 triliun pada tahun 2015.







Pemerintahan Jokowi harus menelan pil pahit. Jokowi hampir tidak mendapatkan manfaat dari uang pencabutan subsidi BBM dan listrik. Sebab, sumber dana yang dulu dipakai untuk subsidi dan sekarang dialihkan ke infrastruktur, yakni pajak dan PBNP anjilok dan tidak bisa diharapkan. Jadi jelas tahun 2015 adalah sebuah kegagalan Jokowi merealisasikan pembangunan infrastrukturnya sesuai dengan target.

Kenyataan pahit itu tidak membuat Jokowi menyerah. Jokowi malah berambisi meneruskan pembangunan proyek infrastrukturnya. Justru dalam APBN 2016, anggaran infrastruktur dialokasikan Rp. 313, 5 triliun. Lalu, bagaimana dana diperoleh dari anggaran yang meleset atau kurang sekitar Rp. 300 triliun untuk tahun 2015 dan potensi kekurangan dana Rp. 300 tiliun untuk tahun 2016?

Ada 3 cara, yakni: Program pengampunan pajak, pemotongan anggaran dan penambahan utang.

Publik akhirnya paham bahwa pelaksanaan program pengampunan pajak itu erat kaitannya dengan menambal kekurangan anggaran. Setelah melalui lobi-lobi di DPR, akhirnya UU Tax Amnesty disahkan DPR bersama pemerintah 28 Juni 2016. Dengan disahkannya UU itu, maka potensi penerimaan negara bisa mencapai Rp. 165 triliun.

“Kami yakin bisa memperoleh total pemasukan Rp 165 triliun tahun ini,” ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta sesaat setelah disahkannya UU Tax Amnesty itu.

Ternyata, hingga Desember 2016, penerimaan negara dari Tax Amnesty hanya 107 triliun, meleset dari 165 triliun menurut asumsi Menkeu Bambang. Itulah sebabnya selama tahun 2016, Jokowi juga berusaha melakukan pemotongan anggaran. Jokowi terlihat sangat teliti memotong semua anggaran yang tidak penting di setiap kementerian. Sebagai contoh, anggaran rapat SBY 18 triliun, dipotong menjadi hanya sekian miliar di era Jokowi. Namun pemotongan dana itu jelas tidak mencukupi.

Langkah terakhir untuk menutup kekurangan anggaran 2016 itu tentu saja dengan utang. Total utang pemerintah hingga akhir tahun 2015 mencapai Rp. 3.089 tiliun. Karena defisit lagi pada tahun 2016, maka penambahan utang baru hingga mencapai total Rp. 301 triliun. Sehingga total utang pemerintahan pada akhir tahun 2016 sebesar Rp. 3.466 Triliun, naik Rp. 301 triliun dari tahun 2015.

Dari mana diperoleh utang itu? Selain pinjaman dari negara lain, juga sebagian dipinjam dari rakyat berupa Obligasi Ritel Indonesia (ORI), Sukuk Ritel dan surat berharga lainnya.

Lalu, bagaimana pembangunan infrastruktur Jokowi pada tahun 2017?

Kendatipun utang semakin bertambah, pembangunan infrastruktur Jokowi terus dilakukan. Dalam APBN Perubahan Juli 2017, dana infrastruktur Jokowi sebesar Rp. 401,1 triliun. Belanja negara pada tahun 2017 dipatok sebesar Rp. 2.133,2 Triliun. Sementara pemasukan hanya sebesar Rp.1.736 Triliun. Defisit anggaran sebesar Rp. 397,235 triliun atau 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).




Walaupun defisit APBN tahun 2018 sebesar Rp. 325,9 triliun, anggaran infrastruktur Jokowi terus dinaikkan menjadi Rp. 409 Triliun. Bukan tidak mungkin jika penerimaan pajak meleset, adanya kenaikan harga BBM, maka defisit APBN 2018 akan semakin membengkak. Untuk menutupi defisit APBN itu jelas hanya ada 2 cara. Pertama, penambahan utang dan ke dua, pemotongan anggaran. Hingga akhir 2018 total utang pemerintahan Jokowi diperkirakan akan mencapai Rp. 4.420 triliun.

Jelas, untuk menutupi defisit APBN yang di dalamnya ada anggaran besar pembangunan infrastrukturnya, Jokowi mau tidak mau menambah utang; baik dari pinjaman negara lain maupun pinjaman dari dalam negeri. Pertanyaannya, mengapa Jokowi amat gencar membangun infratruktur? Selain tujuan jangka panjang, memperlancar alur distribusi barang, juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar tetap di atas 5% pertahun. Pertumbuhan ekonomi adalah taruhan pemerintahan Jokowi.

Jika Jokowi tidak gencar membangun infrastruktur, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan anjilok bersamaan dengan lesunya pertumbuhan ekonomi dunia. Jika hal itu terjadi maka pemerintahan Jokowi akan dicap gagal total. Dan memang terbukti, ketika Jokowi gencar membangun infratruktur pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap di atas 5% per tahun dari target 7% sebelumnya. Namun pertumbuhan itu, sudah cukup menyelamatkan muka Pemerintahan Jokowi.



Nah, justru dalam pembangunan infratruktur itulah Jokowi bertarung sengit. Jika ia gagal membangun dan menyelesaikan seluruh proyek infrastrukturnya, maka resiko beban bunga utang tetap di depan mata. Pun jika infrastruktur itu tidak memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan, maka resiko pembayaran utang semakin sulit. BUMN pun menjadi taruhannya.

Jika proyek insfrastruktur Jokowi gagal atau mangkrak, sementara utang semakin menggunung, maka resiko kegagalan pemerintahannya sudah di depan mata. Jokowi bisa gagal menyelesaikan dan mengambil manfaat dari pembangunan infrastruktur. Lawan politiknya pun siap mencela, mencibir dan bahkan menjatuhkannya. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, Jokowi mengeluarkan seluruh tenaganya untuk memastikan pembangunan infrastruktur itu terlaksana sesuai dengan target, anggarannya tak dikorupsi dan tepat sasaran. Jokowi pun terus bolak-balik memantau berbagai proyek insfrastrukturnya.




Demi keberhasilan proyek insfrastrukturnya, Jokowi terlihat semakin ketat, sangar, bengis dan menolak takut memberantas korupsi. Strategi Jokowi melancarkan perang melawan korupsi hanya ada 2; yakni mencegah dan menindak. Jokowi kemudian menutup super rapat semua kran potensi korupsi. Untuk pencegahan, ia menuntut semua kementeriannya melakukan transparasi penggunaan dana. Jika ada kelebihan dana, harus dikembalikan dan tidak boleh dihabiskan begitu saja. Setiap Rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya.

Untuk penindakan, Jokowi mendorong KPK untuk lebih sangar, lebih galak, lebih ‘membunuh’ dalam menindak para koruptor. Para menteri, gubernur dan Bupati/ walikota, dipetakan oleh KPK dan terus dimatai-matai siang malam untuk melacak potensi korupsinya. Pun partai-partai dimatai-matai oleh para penegak hukum siang dan malam. Di sinilah pertarungan sengit Jokowi. Ia mati-matian menjaga proyek infrastrukturnya dari bancakan para calon kepala daerah, anggota DPR menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu Legislatif 2019. Selain itu, Jokowi bertahan mati-matian dari serangan lawan-lawan politiknya yang terus menggoreng isu utangnya menjelang Pilpres 2019 mendatang.

Jika Jokowi terus sibuk bertarung sengit, justru sebaliknya Prabowo sedang gundah gulana. Ada 4 faktor kegundahan Prabowo. Pertama, ia terus gundah atas prestasi Jokowi yang sudah terbukti. Sementara dia hanya mampu membuat pernyataan-pernyataan blunder seperti Indonesia bubar 2030, kebocoran APBN dan adanya elit goblok dan bermental maling di Jakarta.

Ke dua, kalau ia menjadi Cawapres Jokowi, apa kata dunia? Sebelumnya survei mengatakan bahwa jika Jokowi-Prabowo berpasangan pada Pilpres 2019 mendatang, maka peluang untuk menang sangat besar. Bukan hanya itu, rekonsiliasi antara kedua pendukung akan terjadi. Namun jika hal ini dilakukan Prabowo, harga dirinya akan turun. Apalagi jika nantinya selama 5 tahun ke depan, Jokowi akan men-JK-kan Prabowo.

Ke tiga, Prabowo terus gundah karena Anies di Jakarta, tidak juga berhasil menggerek namanya. Malah Anies semakin terlihat tidak becus mengurus Jakarta. Sebagai contoh serapan APND Jakarta dari Januari – Maret 2018, terendah sepanjang sejarah. Tindakan Anies menutup Alexis tanpa gaduh justru membuat kecurigaan banyak orang. Mengapa manajemen Alexis diam? Tidak menuntut? Bukankah praktek prostitusi seperti yang dituduhkan kepada mereka belum terbukti? Jawabannya adalah dalam hitungan bulan ke depan, akan ada usaha baru di bekas Alexis. Jadi nantinya hanya berganti nama doang. Yang penting nama Alexis sudah dikubur oleh Anies sesuai dengan janjinya.

Ke empat, munculnya nama Gatot yang semakin melejit. Gatot sekarang semakin naik daun. Jika Prabowo membiarkan Gatot menjadi Capres dari Gerinda dan PKS, itu berarti peluang Prabowo menjadi Presiden akan tertutup. Sebaliknya jika Prabowo akan maju menjadi Capres, lalu harus berkoalisi dengan partai lain terutama dengan Gerindra. Bagaimana sumber dananya? Logistik termasuk yang diperhitungkan Prabowo.

Lalu bagaimana jika Gatot maju lewat poros ketiga PKS, PAN dan Demokrat? Bisa-bisa Prabowo malah jadi gagal menjadi Capres. Situasi itu membuat Prabowo semakin gundah-gulana alias tertekan. Sementara itu Gatot bagaikan gadis manis yang mampu menggoda PKS, PAN, dan Demokrat untuk, mau tidak mau, meliriknya. Gatot kini menjelma menjadi salah satu Cpres potensial penantang Jokowi pada tahun 2019 mendatang. Dana logistik Pilpres Gatot pun lebih besar dari Prabowo karena ia didukung oleh seorang naga besar. Ini jelas semakin membuat Prabowo gundah.

Jadi, saat ini Jokowi terus bertarung sengit, Prabowo gundah-gulana dan Gatot semakin melejit. Begitulah kura-kura.







Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.