Apa serangan nomor satu yang ditembakkan kepada Jokowi saat ini? Apakah isu PKI menjadi serangan nomor satu? Jawabannya bukan. Operator istana mengaku bahwa isu soal Jokowi PKI, dianggap sudah selesai. Isu itu sudah tidak laku lagi. Mengapa?

Data survei internal istana mengatakan bahwa masyarakat yang percaya isu Jokowi adalah PKI, tinggal 6%. Angka itu kecil sekali. Lebih banyak masyarakat yang tidak percaya. Jika ke depan Alfian Tanjung yang sudah bebas di pengadilan akan menuduh Jokowi PKI, hal itu tak usah diributkan. Isu itu sudah tak laku banyak lagi. Pembelinya orang-orang itu saja. Jadi, isu Jokowi PKI, dianggap sudah selesai.




Lalu, apa serangan nomor satu yang ditembakkan kepada Jokowi saat ini? Apakah isu Jokowi anti Islam?

Jawabannya bukan. Istana mengaku bahwa isu soal Jokowi anti Islam, dianggap sudah selesai. Isu itu juga sudah tidak laku lagi. Data survei internal istana juga mengatakan hanya 5% masyarakat Indonesia yang percaya bahwa Jokowi anti Islam. Angka itu kecil sekali. Lebih banyak masyarakat yang percaya Jokowi adalah seorang pemeluk Islam yang taat. Ia sama sekali tidak anti Islam. Jika ke depan ada isu lagi Jokowi anti Islam, biarkan isu berlalu. Energi tidak perlu dihabiskan untuk melawan isu itu. Isu Jokowi anti Islam, dianggap sudah selesai.

Apakah isu Jokowi mengkriminalisasi ulama merupakan serangan nomor satu?

Jawabannya juga bukan. Data survei internal istana mengatakan hanya 6% masyarakat Indonesia yang percaya Jokowi sedang mengkriminalisasi ulama. Mayoritas masyarakat Indonesia percaya Jokowi justru sedang menegakkan hukum terhadap ulama yang berbuat kriminal. Angka 6% itu kecil sekali. Jika ke depan isu kriminalisasi ulama dimunculkan lagi, biarkan hal itu berlalu. Isu itu dianggap sudah selesai.

Lalu, apa serangan nomor satu yang sedang ditembakkan kepada Jokowi saat ini? Jawabannya adalah pencabutan subsidi listrik dan BBM. Mengapa?

Data survei internal istana mengatakan 40% masyarakat Indonesia mengeluh soal kenaikan listrik dan kelangkaan BBM khususnya premium. Jika masyarakat ditanya apa kekurangan pemerintah saat ini? Maka jawabannya kebanyakan soal pencabutan subsidi listrik dan BBM. Kedua barang kebutuhan itu dianggap sudah mahal oleh rakyat.




Para lawan Jokowi paham benar titik kelemahan pemerintah ini. Ketidakmampuan menteri terkait menjelaskan pengalihan subsidi kedua barang itu mengakibatkan kesalahan-pahaman di tengah masyarakat. Pihak oposisipun sadar titik kelemahan itu. Itulah sebabnya serangan gencar yang dibangun oleh oposisi berputar pada kenaikan harga barang. Ketika diframming bahwa listrik naik dan BBM, maka otomatis harga barang juga naik. Padahal rata-rata inflasi di era Jokowi hanya berkisar 4% per tahun.

Lalu, bagaimana menjelaskan pencabutan subsidi listrik itu? Sederhana. Subsidi listrik dan BBM per tahun di era SBY mencapai Rp. 300 Triliun. Ini jelas menghabiskan anggaran negara 20% hanya untuk subsidi. Ketika sebagian subsidi ini dicabut, maka otomatis harga listrik dan BBM disesuaikan dengan harga keekonomiannya. Lalu, ke mana subsidi listrik dan BBM itu dialihkan? Subsidi listrik misalnya digunakan oleh PLN untuk penyambungan baru di seluruh pelosok desa di Tanah Air.

Sejak tahun 2016, untuk pertama kalinya ribuan desa di Papua diterangi oleh listrik. Hal sama di desa-desa di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Di seluruh Indonesia ada 74.000 ribu desa. Awal tahun 2018 ini desa-desa tersebut sudah diterangi oleh PLN sebanyak 95%. Tinggal 5% atau 2.000 desa lagi yang masih belum dialiri listrik. Subsidi listrik rata-rata sebesar Rp. 120 Triliun di era SBU dipangkas besar-besaran. Pada tahun 2017 lalu subsidi tinggal Rp. 45 Triliun.

Jika subsidi listrik tidak dialihkan, maka saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, masih belum bisa mencicipi listrik kendatipun mereka sudah merdeka 70 tahun lebih. Apakah kita tega membiarkan saudara sebangsa masih hidup di bawah kegelapan hanya agar listrik tetap disubsidi terus? Harga listrik itu sebenarnya tidak naik. Harganya kembali ke nilai keekonomiannya ketika subsidi dicabut.




Lalu, bagaimana dengan subsidi BBM? Jika subsidi BBM ini tidak dicabut, maka pemborosan BBM semakin menjadi-jadi. Mengapa? Kemacetan akan terjadi di seluruh kota-kota Indonesia. Tidak ada pembangunan tol baru, tidak ada pembangunan rel kereta api baru. Tidak ada pembangunan pelabuhan baru. Tidak ada pembangun lapangan terbang baru. Tidak ada pembangunan jalan trans Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua.

Alasannya, anggaran tidak ada. Namun dengan pencabutan sebagian subsidi BBM itu, dana anggaran Rp. 200 Triliun yang biasanya digunakan untuk subsidi, dipakai untuk membangun jaringan insfrastruktur baru. Ketika jalan-jalan tol, jalan trans, lapangan terbang, pelabuhan, rel kereta api terbangun, maka ada kelancaran barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa kemacetan. Itu sudah dilakukan sejak tahun 2015 lalu. Setelah tiga tahun pembangunan masif infrastruktur, kini masyarakat saat mudik lebaran 2018 bisa merasakan hasilnya.

Di ibu kota Jakarta pada tahun 2019 mendatang, warganya sudah bisa menikmati LRT, MRT, monorel. Dananya sebagian dari pemangkasan subsidi BBM. Dengan adanya LRT, MRT dan monorel, maka kemacetan di ibu kota akan terurai. Ini bisa berujung pada pemakaian BBM secara efisien.

Jelas kita tidak tega anggaran yang ada habis untuk mensubsidi BBM. Sementara pembangunan infrastruktur berjalan di tempat. Kita tidak tega melihat saudara setanah air di pelosok-pelosok nan jauh sana masih terisolasi dengan kondisi jalan yang serba sulit. Sementara mereka sudah merdeka 72 tahun.

Jika ada yang nyinyir dan mengeluh soal harga listrik dan BBM, berarti masih tega dan masih senang melihat saudara-saudaranya di Papua hidup di alam kegelapan, kemiskinan dan keterisolasian. Jika nyinyir terus, dan terus nyinyir sama saja sedang menyerang pemerintah yang sedang melaksanakan pemeratan pembangunan dan keadilan sosial.







Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.