Kolom Eko Kuntadhi: SOAL UTANG DAN SEKURITISASI ASET ABU KUMKUM

0
415

Di Pangkep, Sulawesi Selatan, tepatnya di pulau Saugi, pemerintah terasa hadir. Pulau dengan penduduk sekitar 100 KK itu kini bisa menikmati listrik. Gak banyak. Baru cukup untuk penerangan.

Kementrian ESDM membangun tenaga listri sinar matahari di sana, cukup untuk menerangi pulau kecil itu.

Rakyat yang sebagian besar nelayan, merasa senang rumahnya tidak lagi gelap. Sebelumnya rakyat ramai-ramai menggunakan diesel, dengan biaya Rp 4000 sehari, atau sekitar Rp 120 ribu sebulan. Lampu menyala dari Pkl. 6 sore (18.00) sampai Pkl. 10 malam (22.00) saja. Selebihnya gelap lagi.




Kini, dengan listrik tenaga surya mereka bisa menikmati lampu mulai Pkl. 6 sore sampai Pkl. 6 pagi. Iurannya juga hanya Rp. 20 ribu sebulan. Jauh lebih murah.

Banyak dampak dari adanya listrik ini. Produkvitas masyarakat meningkat. Anak-anak bisa belajar lebih lama. Kualitas kehidupan membaik.

Itu salah satu langkah besar Pemerintah Jokowi: Membangun infrastuktur. Infrastruktur adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. tanpa infrastruktur, pembicaraan pembangunan hanya jadi omong kosong.

Percuma pemerintah menggelontorkan dana alokasi khusus ke berbagai daerah, jika infrastrukturnya masih berantakan. Kesejahteraan tidak mungkin dicapai tanpa kesediaan hal mendasar. Listrik, jalan raya, pelabuhan, bandara, air bersih dan berbagai fasilitas dasar lainnya.

Kita tahu, negeri dengan pulau-pulau terebar ini membutuhkan banyak infrastruktur. Untuk menyambungkan satu sama lain. Untuk memberikan layanan dasar kepada masyarakat.

Sejak lama pemerintahan kita abai membangun kebutuhan dasar ini. Akibatnya ekonomi berbiaya tinggi. Apalagi di daeah yang aksesnya masih terpencil. Bagaimana mungkin mereka bisa mengejar ketertinggalan jika ke sekolah saja tidak ada jalan. Jika Puskesmas tidak tersedia. Jika harga bensin muahalnya minta ampun.

Ada pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh pemerintah langsung melalui APBN. Sebab infrastruktur yang disiapkan itu tidak memberikan imbas ekonomi langsung. Pembangkit listrik di pulau terpencil atau jalan non-tol, pasti pembiayaannya dianggarkan dari APBN.

Tapi yang namanya APBN pasti terbatas. Selain pembangunan infrastruktur, negara juga butuh duit untuk yang lain. Sementara banyak biaya dibutuhkan untuk mensejahterakan rakyat dengan menyiapkan infrastruktur.




Ada infrastruktur yang ketika dioperasikan bisa memberikan imbal hasil. Semisal bandara, pelabuhan, jalan tol, dan sebagainya. Untuk penyediaan infrastruktur seperti ini biasanya pemerintah menyerahkan pada BUMN, swasta atau modal asing untuk membangun dan mengelolanyanya. Toh, jika sudah dioperasikan mereka akan dapat untung.

Gencarnya pembangunan infrastruktur ini membawa dampak positif bagi BUMN kita. Banyak pekerjaan besar proyek pemerintah mereka tangani. Tapi untuk menjalakannya tentu mereka butuh modal. Nah, di sinilah BUMN sebagai badan usaha mencari dana segar di pasar. Bisa lewat pinjaman, kredit sindikasi, join investasi, obligasi, investasi asing dan sebagainya.

Terus BUMN kita jadi banyak utang? Iya, lah. Wong pembangunan yang digencarkan pemerintah membuat mereka jadi kebanjiran pekerjaan. Untuk itulah mereka membutuhkan tambahan modal. Kapasitas perusahaan yang tadinya kecil, dengan berbagai pekerjaan besar itu, BUMN khususnya bidang kontsruksi dan karya tetiba menjelma menjadi jauh lebih besar.

Jadi, utang perusahaan BUMN yang ada sekarang karena memang imbas dari membesarnya kapasitas perusahaan. Utang itu dengan sendirinya akan memberikan dampak positif, karena diubah dari infrastruktur. Lagi pula mana ada perusahaan mau maju jika gak nambah modal. Bisa dari kantong sendiri, bisa dari hutang.

Jangan melihat soal utang ini hanya dengan kacamata pedagang Bubur Ayam, yang minjem duit sama rentenir buat beli motor. Kalau gak bisa bayar, motornya ditarik dealer. Jikapun BUMN meminjam uang dari luar negeri, mekanismenya tetap sama bisnis ke bisnis.




Ada satu model pembiayaan lagi. BMUN membangun sebuah infrastruktur yang ekonomis, katakanlah jalan tol. Nah, dia bisa mengembalikan modalnya dari sana. Tapi, butuh waktu untuk ngumpulin duit sedikit demi sedikit. Sementara ada peluang pekerjaan lain yang bisa mereka lakukan dan butuh modal.

Lalu, jalan tol itu diserahkan pengelolaannya kepada pihak luar, dengan meminta biaya di muka. BUMN jadi punya duit lagi untuk melaksanakan pembangunan berikutnya. Itu yang dinamakan securitisasi aset. Bukan menjual aset BMUN seperti yang dituduhkan, tetapi diserahkan pengelolaanya ke investor lain dengan pembayaran di muka. Kalau batas waktu pengelolaan sudah selesai, aset itu akan dikembalikan lagi. Untungnya, kita jadi punya aset tambahan.

Belum ngerti juga? Gini deh. Abu Kumkum punya tanah lumayan besar. Tapi dia gak punya duit untuk membangunnya dan mengusahakan secara ekonomis. Maklum, harga minyak telon dunia lagi anjlok.

Dia pintar. Separuh tanah dikontrakkan ke orang lain untuk dibangun kos-kosan. Dikontrakkan selama 15 tahun. Uang dari mengontrakkan tanah itu, bisa digunakan untuk membangun ruko di tanah yang tersisa. Dia kontrakan lagi.




Nah, kan, Abu Kumkum kini punya penghasilan. Sementara asetnya berupa tanah gak hilang. lima belas tahun yang akan datang, Abu Kumkum punya kos-kosan dan ruko. Hebat, kan?

Itu tandanya Abu Kumkum sedang melakukan sekuritisasi asetnya. Aset tanah yang tadinya nganggur diberdayakan. Jadi lebih produktif. Abu Kumkum senang. Pengontraknya juga senang, karena selama 15 tahun dia bisa mendapatkan keuntungan dari uang kos yang dikelolanya.

Tentu saja, dengan perhitungan penghasilan dari uang kos selama 15 tahun, jauh lebih besar dari biaya kontrak tanah dan pembangunan yang dibayarkan ke Abu Kumkum.

Keluarga Abu Kumkum yang belum lulus iqro 2 menudingnya telah menjual tanah ke pihak asing. Sama seperti tuduhan para kampret bahwa pemerintah telah menjual BUMN. Abu Kumkum cuma nyengir saja.

“Namanya juga kampret, mas. Mana ngerti sekuritisasi aset,” ujarnya kepada saya.

“Emang artinya apaan, kang?”

“Semacam Satpam, kan?”




Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.