Jika kasus chatting pornografi Rizieq dilanjutkan, apa yang terjadi? Rizieq tetap di Arab. Menjelang pemungutan suara April 2019, dia akan pulang. Saat dia pulang ia membawa keributan. Rizieq ditangkap, tidak ditangkap, bisa menimbulkan kegaduhan. Diproses, ditunda atau tidak diproses secara hukum, tetap menimbulkan kegaduhan.

Hal itu jelas mengganggu perhelatan Pilpres dan legislatif.




Lalu, jika kasus chatting pornografi Rizieq itu dihentikan, apa yang terjadi? Penghentian kasus itu, mau tidak mau, suka tidak suka, dibantah atau tidak dibantah, akan langsung dikaitkan dengan pertemuan sejumlah anggota PA 212 dengan Presiden Jokowi di Bogor, 22 April silam.

Sinyal akan dihentikan kasus Rizieq itu semakin kencang saat ini. Jika akhirnya kasus itu dihentikan dan dikonfirmasi penghentiannya, maka keuntungan ada di pihak Jokowi. Artinya penghentian kasus Rizieq itu lebih banyak membawa keuntungan ketimbang kerugian di pihak istana.

Jokowi yang sudah pasti maju dalam Pilpres 2019 mendatang sejak sekarang sedang mengantisipasi berbagai gerakan yang berpotensi mengganggu perjalanan Jokowi. Salah satu gerakan yang sudah pasti mengganggu adalah aksi Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Gerakan PA 212 ini telah bertransformasi menjadi kelompok sosial politik di luar parlemen pasca-Pilkada DKI Jakarta 2017. Lewat saran Muldoko, Jokowi tentu setuju jika sedapat mungkin tidak ada batu sandungan menjelang Pilpres 2019.

Orang-orang di ring 1 istana menilai bahwa gerakan PA 212 itu bisa dengan cepat berkembang menjadi gerakan ekstra parlementer. Itu akan menjadi batu sandungan bagi Jokowi. Oleh karenanya sedapat mungkin taktik yang dikeluarkan untuk menghadapi gerakan PA 212 itu adalah strategi perang menghanyutkan.

Dari segi perang intelijen, perang taktik, perang strategi, maka menghentikan kasus Rizieq itu akan menguntungkan Jokowi. Ini adalah perang menghanyutkan. Hanyutkan lawan dan ambil keuntungan. Artinya, kalau SP3 dikeluarkan, maka ada sedikit kemungkinan PA 212 dan FPI melunak kepada Jokowi. Atau minimal tidak lagi segarang menyerang Ahok di DKI.

Selain itu, keputusan penghentian kasus Rizieq itu akan mengurangi tuduhan bahwa pemerintahan Jokowi anti sejumlah kelompok berlatar belakang agama Islam. Itu juga akan meruntuhkan hasil survei Denny JA bahwa Jokowi terlanjur memusuhi kelompok Ormas Islam.




Sebaliknya, bagi kaum oposisi, terutama bagi Gerindra dan PKS, SP3 kasus Rizieq merupakan kabar buruk. Mengapa? Penghentian kasus itu akan berpotensi membuat sikap Rizieq dan kelompoknya melunak dan memecah dukungan politik menjelang Pilpres 2019. Padahal, semua paham bahwa Gerindra dan PKS sangat mengharapkan PA 212 di bawah pimpinan Rizieq bisa ditunggangi untuk menghantam Jokowi.

Bagi Rizieq sendiri, penghentian kasus percakapan mesumnya, akan menghindari dirinya dari rasa malu. Ia tidak jadi kehilangan muka di depan umum. Itu sebabnya ia sangat berterima kasih. Publik yakin bahwa ada bukti kuat dalam percakapan mesum itu. Jika tidak, tidak mungkin Rizieq lari terbirit-birit ke Arab.




Perhatikanlah isi pernyataan Rizieq dari Arab yang mengklaim bahwa ia telah menerima SP3 kasusnya. Dalam pernyataannya lewat video, Rizieq secara terbuka mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Polri atas penerbitan SP3 kasus yang menjeratnya.

“Akhirnya, kepada Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kepolisian RI, kami sampaikan apresiasi dimana mereka telah menyampaikan secara langsung surat SP3 tersebut kepada pengacara kami untuk disampaikan langsung kepada saya di kota suci Mekah Al Muramah,” kata Rizieq dalam sebuah video.

Imbal balik dari penghentian kasus chatting itu bisa langsung dilihat dari himbaun Rizieq dalam lanjutan videonya. Dalam video itu, ia menghimbau masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban dalam Pilkada 2018 serta Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilpres 2019 mendatang.

“Saya serukan seluruh bangsa Indonesia apapun agamanya, apa pun bangsanya, apapun sukunya, apapun golongannya, apapun partainya, mari kita bersama-sama kawal Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019 berjalan adil, jujur dan penuh amanat,” ujar Rizieq.




Pernyataan Rizieq ini sebetulnya harus dilihat secara tumben-tumbenan. Biasanya Rizieq dengan berapi-api mengatakan: “Mari kita rebut Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, seperti DKI Jakarta. Rebut daerah-daerah dari kaum kafir. Tiru cara kita merebut Jakarta.” Tetapi, kali ini, pernyataan Rizieq berbeda 180º.

Penghentian (SP3) kasus percakapan mesum Rizieq itu memang baru sebatas klaim sepihak Rizieq. Polisi sendiri tak kunjung memberi klarifikasi. Bahkan polisi terkesan saling melempar tanggung jawab mengenai siapa yang berwewenang memberi penjelasan soal kasus Rizieq itu. Enggannya polisi memberi penjelasan, itu karena menunggu reaksi dari istana. Ngabalin sendiri sudah berjanji akan memberi klarifikasi setelah bertemu dengan beberapa orang pihak istana dan para penegak hukum.

Jika istana sampai turun tangan mengklarifikasi SP3 Rizieq itu, maka dugaan publik akan adanya barter kepentingan semakin kuat. Ngabalin tentu akan langsung menolak pertanyaan wartawan sehubungan dengan SP3 itu. Ia akan mengarahkan wartawan agar bertanya langsung kepada polisi. Akan tetapi yang sikap Ngabalin justru sebaliknya. Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan beberapa orang di istana soal kasus SP3 Rizieq itu.

Jika akhirnya SP3 kasus Rizieq dikonfirmasi oleh Polri dan dibenarkan oleh istana, maka itu karena ada hitung-hitungan politik. Itu adalah kalkulasi jitu Muldoko sebagai Sang Kalkulator taktik di istana.

Tentu saja istana sedapat mungkin menghindar soal SP3 itu. Jika nantinya polisi mengkonfirmasi benar adanya SP3 kasus Rizieq, maka istana akan mengatakan bahwa SP3 kasus Rizieq itu tidak ada sangkut pautnya dengan istana. SP3 kasus Rizieq murni pertimbangan polisi dan istana sama sekali tidak mengintervensinya.







Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.