Pemaparan Perkembangan Relokasi Pengungsi Sinabung

0
146

B. KURNIA P.P. KABANJAHE — Bupati Karo (Terkelin Brahmana SH) bersama perwakilan Monev BNPB (Kolonel Inf Yufti Senjaya), Dandim 0205/ TK (Letkol Inf Taufik Rizal SE) selaku Dansatgas bencana Erupsi Gunung Sinabung, Kajari Karo (Gloria Sinuhaji SH), Danyon 125/ Simbisa (Letkol Inf Victor Andhika Cokjro), Waka Polres Tanah Karo (Kompol E Saragih), Kepala BPBD Provinsi Sumut (Riadil Akhir Nasution), Kepala BPN Karo (Rosalina Tamba) dan OPD Kabuaten Karo mengadakan Rapat Kordinasi terkait pelaksanaan monitoring penanggulangan pascabencana Erupsi Gunung Sinabung [Senen 18/2] dilantai II Kantor Bupati Karo.

“Rapat melaporkan segala sesuatunya oleh pihak BPBD Karo, pasca Erupsi Gunung Sinabung, agar pihak pemangku kepentingan lainnya yang hadir mengetahui dan mengevaluasi hambatan yang dihadapi oleh dinas terkait,” ujar Terkelin Brahmana saat membuka rapat.

Terkelin kemudian meminta pemaparan sejak Relokasi Tahap I (Siosar), Tahap II (Mandiri), Tahap II (Mandiri) lanjutan, dan Relokasi Tahap III (Siosar). Kalak BPBD Karo (Ir Martin Sitepu) kemudian memaparkannya sebagai berikut.

Relokasi Tahap I di Siosar mencakup Desa-desa Sukameriah, Simacem, dan Bekerah telah terbangun rumah untuk 370 KK dan lahan usaha tani 357 KK dalam waktu 2014-2016. Dana yang dikucurkan DSP (dana siap pakai) adalah Rp 76.576.423.500.

Relokasi Tahap II (Mandiri) meliputi Desa-desa Gurukinayan, Berastepu, Kuta Tonggal, dan Gamber. Terbangun rumah tinggal untuk 1.655 KK, lahan usaha tani 1.679 KK (selama 2016-2018) dengan dana Rp 190.674.100.000, dana Hibah RR TA 2015, dan dana Rp. 41.543.425.000 dari Hibah RR tahun 2017.

Kendala, 134 unit rumah dihamparan Gg. Garuda belum siap karena pengembang/pemborong yang dipilih masyarakat tidak memenuhi kewajibannya pada bagian lantai, pintu dan jendela.

Relokaisi Tahap II (Mandiri) Lanjutan meliputi Desa-desa Gurukinayan, Berastepu, Kuta tonggal, dan Gamber. Jumlah 156 KK, lahan usaha tani 179 KK, waktu 2017-2019, dana Rp 24.200.000.000 hibah RR TA 2017, dan dana hibah RR TA 2018 sebesar Rp 4.439.732.000.

Masalah, masih ada warga yang memilih lokasi dengan mengandalkan alas hak HGU untuk lahan tapak rumah sebanyak 36 KK, lahan usaha tani 50 KK bahkan masih ada belum menentukan pilihan sebanyak lahan tapak 42 KK, lahan usaha tani sebanyak 83 KK, sebutnya Lagi.

Relokasi Tahap III di Siosar meliputi Desa-desa Sigarang-garang, Sukanalu, Mardingding dan Dusun Lau Kawar. Terbangun rumah untuk 892 KK, lahan usaha tani 1.022 KK, waktu 2018-2020, dengan dana Rp 8.025.000.000 hibah RR TA 2017 dan Dana hibah RR TA 2018 Sebesar Rp 157.278.681.000,929.

Kendala saat ini Dana yang turun 27 Desember 2018, untuk pelaksanaan diperlukan Perbub kembali penguatan dalam perubahan penjabaran APBD. Perpanjangan sewa rumah sewa lahan baru turun desember 2018 untuk 2 bulan, Warga menuntut perpanjangan, sewa rumah dan sewa lahan selama 1 tahun.

jalan ke Siosar

Menyahuti ini Kolonel Yufti Senjaya mengatakan setiap permasalahan harus mengutamakan mediasi dengan memanfaatkan Polres, Koramil, Camat kepada masyarakat termasuk ke para pengembang. Senada, Dandim 0205/TK (Letkol Inf Taufik Rizal SE) mengatakan akan mengumpulkan terus keterangan sebagai bukti agar kita dapat lakukan pengawasan serta pengendalian nantinya.

“Namun demikian, setiap yang ada permasalahan agar dalam rapat hadirkan setiap orang yang mengetahui permasalahan dan menguasai jangan kami disuruh berpikir karena kami bukan tekhnisnya,” tegasnya.

Lain halnya Kajari Karo mengatakan masih terbentur dengan SDM (Sumber Daya Manusia) sebab masih mengutamakan kepentingan pribadi. Ada yang menjanjikan (permasalahan sosial) pihak terkait harus turun ke lapangan. Jangan hanya diangkat permasalahan di dalam rapat.

“Harus ditekan orang yang bersalah agar cepat selesai kalau memang diperlukan,” ungkapnya.

“Pihak BPBD provinsi selalu siap terdepan untuk mengkordinasikan jika ada hal hal penting yang harus dikordinasikan ke pihak BNPB pusat,” ujar Riadil Akhir Nasution.

“Pada prinsipnya kita selalu monitor dan melakukan pengawasan, jika diminta kita siap untuk memfasilitasi sepanjang ada kewenangan di provinsi,” katanya mengakhiri.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.