Presiden itu, bagi kita adalah orang biasa. Ia bisa salah. Bisa teledor. Bisa juga jahat. Tapi, karena kita tahu Presiden memiliki kekuasaan yang besar di tangannya, kita harus pastikan jenis orang yang akan menduduki jabatan itu. Inilah yang kini sedang kita jalani. Kita teliti mereka. Kita kuliti karakternya. Kita telaah motif-motif pribadinya.

Bahkan, kita telusuri prilaku keluarganya.

Inilah berkah demokrasi. Sebab, demokrasi dalam dirinya tersimpan sebuah sikap bijak: Semua orang bisa melenceng. Jika yang melenceng seorang Presiden, seluruh rakyat kena getahnya.

Demokrasi menyediakan ruang untuk memperkecil potensi melenceng itu. Karena kita semua bisa ikut mengawasi. Ikut menentukan bahan bakunya –jenis manusia seperti apa yang akan memimpin Istana Negara.

Zaman Orba, boro-boro kita bisa memilih Presiden. Presidennya sudah ada: Soeharto. Kita hanya diminta stempel saja. Agar ia merasa dipilih. Padahal, sejatinya ia mengangkat dirinya sendiri.

Sekarang, seorang Capres harus siap dikuliti. Dibedel satu-satu informasi tentang dirinya. Sebab, sekali lagi, kita hanya ingin memastikan, kelak jika mereka jadi Presiden, peluang kesalahannya kecil. Dan –amit-amit– kita gak mau punya Presiden orang jahat.

Jadi, sebetulnya, gak ada lagi yang terlalu pribadi bagi seorang Capres. Justru karena kita mau memilih seorang individu. Dengan segala karakter dan kecerdasannya. Dengan segala kemampuan dan wawasannya. Juga kebiasaan-kebiasaanya. Semua informasi tentang dirinya harus dibuka ke publik.

Aneh rasanya, jika informasi luas tanah yang dikuasai Prabowo dianggap sebagai serangan pribadi. Padahal luasnya sehohah!

Dalam kampanye, Capres mengeluarkan konsep-konsep dan rencana. Menggelontorkan janji-janji. Bagaimana kita menilai janji-janji itu bakal dijalankan? Bagaimana kita menilai rencana-rencana dia bisa terwujud? Pelajari kesehariannya.

Jika seorang Capres mengkritik soal pembagian tanah untuk rakyat, tapi dia sendiri menguasai tanah 5 kali luas Jakarta. Itu namanya bullshit! Jila seorang Capres teriak-teriak soal keadilan sosial, sementara ia sendiri tidak membayar gaji karyawannya, itu namanya ngedarus.

Jika seorang Capres bicara soal anti LGBT, sementara anaknya sendiri pelaku LGBT, itu adalah kebohongan besar. Jika seorang Capres bicara pentingnya nilai-nilai dalam keluarga, sementara keluarganya sendiri amburadul. Itu namanya mengkhayal.

Jika seorang Capres bicara soal hak asasi manusia, sementara ia sendiri dipecat dari militer karena menculik orang. Itu namanya membual. Jika seorang Capres bicara pentingnya beragama, sementara agamanya sendiri tidak jelas. Itu namanya, hellowwww… (lempar poni).

Jika seorang Capres bicara kemajuan teknologi, sementara ia sendiri suka melempar HP. Itu namanya pemberang.

Ini Indonesia tahun 2019, Wo! Bukan lagi jaman Orde Baru. Sekaranglah waktunya rakyat bisa nikmati mekarnya demokrasi.

“Aku tamhahi, mas. Jika seorang Capres punya kuda banyak, tapi tidak ada satupun yang bertanduk. Itu tandanya dia belum punya unicorn,” Abu Kumkum, menuntaskan ocehanku pagi ini.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.