Asaaro Lahagu

Mulai tahun 2020, tidak ada lagi PBB gratis di Jakarta. Rumah dan bangunan yang NJOP-nya di bawah Rp 1 miliar akan diwajibkan Anies untuk membayar PBB. Penggratisan PBB bagi lahan atau gedung dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di bawah Rp 1 miliar hanya berlaku sampai 31 Desember 2019. Alasan Anies menghapus kebijakan Ahok tersebut adalah karena Pemprov tengah melakukan fiskal kadaster atau pendataan ulang seluruh bangunan.

Menurut Anies saat ini banyak sekali bangunan di Jakarta yang tidak akurat sehingga membutuhkan penghitungan ulang.

Benarkah alasan Anies di atas? Apa hubungannya dengan penghapusan PBB gratis era Ahok? Mari kita ulas alasan Anies mengapa dia hapus kebijakan gratis PBB di bawah NJOP Rp 1 miliar dengan hati riang gembira, bersuka-cita, aman sentosa dan bahagia selamanya.

Anies sedang butuh duit lebih di DKI. APBD DKI Jakarta tahun 2018 lalu sebesar Rp. 83,26 triliun. Dan tahun 2019 ini sebesar Rp 89,08 triliun. Anggaran Rp 89,08 triliun itu sebetulnya sangat besar. Namun bagi Anies masih kurang. Pasalnya RAPBD DKI tahun 2019 sempat dibuat Rp 103 triliun. Padahal perkiraan pemasukan hanya Rp 87 triliun. Jadi ada defisit Rp 16 triliun. Kenapa defisit? Karena ada banyak program titipan.

Sejak terpilih sebagai gubernur tahun 2017, Anies mulai ditekan oleh Ormas dan partai pendukungnya untuk membalas budi. Caranya melalui program titipan. Begitu banyaknya program titipan dari Ormas, Caleg dan partai pendukungnya, maka terpaksa RAPD membengkak menjadi Rp 103 triliun. Karena anggaran tak cukup, terpaksa banyak program titipan itu dipangkas atau dihalangkan. RAPBD DKI tahun 2019 terpaksa diturunkan dari Rp 103 triliun menjadi hanya Rp 89,8 triliun.

Tentu saja Ormas-ormas dan partai pendukung Anies meradang. Mereka marah dan terus menagih Anies lewat permintaan ini itu, proposal ini itu dan proyek ini itu. Anies sendiri menjelang Pilgub 2022 sudah harus membalas jasa para pendukungnya. Kalau tidak, maka pada tahun 2022 nantinya, ia bisa-bisa dilengser-keprabokan alias ditendang. Jika hal itu terjadi, maka rencananya di tahun 2024 maju Pilpres mengikuti jejak Jokowi, bisa kandas.

Anies paham bahwa mulai tahun 2020 proyek titipan kepada Anies pasti akan semakin besar. Sudah tentu jika Anies tidak mencari jalan keluar, maka RAPBD DKI akan terus defisit seperti tahun 2019. Dan proyek balas jasa tidak bisa dilakukan.

Itulah sebabnya Anies memutar otaknya. Caranya ya kembali memperbesar PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pada tahun 2018 PAD DKI sebesar Rp 44 triliun. PAD ini akan diperbesar oleh Anies dengan cara menaikkan NJOP dan meminta kembali duit PBB yang sempat dihilangkan Ahok.

Jadi, Anies lagi butuh duit banyak di DKI. Ia harus membalas jasa pendukungnya lewat proyek titipan di RAPBD. Alasan yang dipakai Anies di atas yakni fiskal kadaster atau penataan ulang hanyalah akal-akalan Anies. Fiskal kadaster sangat bisa dilakukan tanpa penghapusan PBB gratis.

Demi membalas budi para pendukungnya, memang Anies seolah-olah terlihat sengaja tidak berpihak kepada warga kelas menengah bawah di DKI termasuk pemilihnya 58% itu. Ia terlihat sedang menyiksa para pemilihnya. Benarkah demikian?

Sepintas lalu terlihat ya. Namun jika dianalisa lebih lanjut, justru Anies sedang menolong para pemilih 58% itu. Selain menolong mereka, Anies juga ingin membalas dendamnya kepada warga Jakarta yang tidak memilihnya. Apalagi pada Pilpres 2019 ini ada 51-53% (quick count) warga DKI yang tidak memilih junjungannya Prabowo. Caranya: Anies menagih duit PBB dari warga yang tidak memilihnya bersama-sama dengan warga yang memilihnya.

Nah, duit PBB dari warga Jakarta termasuk juga dari para pemilihnya 58% itu, akan dikumpulkan secara bersama-sama dan masuk PAD. Tetapi nantinya akan dikembalikan kepada para pemilihnya lewat Bansos, proyek titipan dan siluman, proposal-proposal secara selektif. Nah ini cara cerdas. Anies pasti paham siapa-siapa warga DKI yang sangat berpotensi akan memilihnya kembali. Nah ke sana duit akan mengalir. Tentus saja dengan cara yang benar yakni lewat proyek titipan.

Itulah cara Anies untuk mendapatkan duit lebih. Ia yang tidak pintar cari duit, terpaksa ia memakai cara konvesional. Berbeda dengan Ahok, Anies sama sekali tidak punya naluri bagaimana mencari duit lebih untuk warga Jakarta.

Jadi sebetulnya Anies menghapus PBB gratis tujuannya adalah untuk mencari duit sekaligus untuk membalas dendam kepada warga yang tidak memilihnya dan junjungannya Prabowo. Lalu ketika duit itu sudah didapat, Anies mengembalikannya kepada warga, Ormas, partai yang memilihnya lewat proyek titipan. Tujuannya tentu untuk membalas budi. Begitulah kura-kura.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.