Skip to toolbar

Kolom Eko Kuntadhi: JOKOWI DAN INDONESIA MASA DEPAN

0 0
Read Time:2 Minute, 41 Second

Gue kadang mikir. Kenapa Jokowi mau capek-capek menempuh jalan yang ribet ini. Coba saja dia santai, gak perlu ngotot mikirin masa depan Indonesia. Mungkin gak banyak yang marah. Dia bisa ongkang-ongkang kaki. Toh, Pilpres yang akan datang, dia gak punya insentif elektoral lagi. Tapi, broh…

Penduduk Indonesia tumbuh luar biasa. Anak muda berlimpah. Semua butuh kerja.

Lapangan kerja hanya terbuka kalau perusahaan bermunculan. Investasi mudah. Syaratnya, izin gampang. Bahasa kerennya deregulasi. Untuk itu dia harus memberesi sekian banyak UU.

Sekian panjang kepentingan pejabat, organisasi buruh, politisi, preman berjubah, dll. Dia juga harus menjegal sekian tumpuk peluang korupsi yang tercipta karena labirin gelap perizinan. Dia tahu, dia akan dilawan keras.

Sudah jadi rahasia umum, orang malas bikin usaha di Indonesia karena izinya ruwet. Punglinya banyak. Tukang palaknya di setiap pengkolan. Belum juga mulai, mereka sudah buntung. Tapi kalau soal perizinan ini gak diberesin, Indonesia menyimpan bom waktu.

Kita butuh banyak pengusaha baru, agar bisa menampung sekian puluh juta anak muda di dunia kerja. Jika tidak tertampung, bonus demografi bisa berubah menjadi bencana. Kalau rakyat lapar, negeri ini beresiko porak poranda.

Itulah kenapa UU Ciptakerja ini diperjuangkan. Yang pasti, siapapun yang selama ini hidup nikmat dari gelapnya jalur perizinan akan menolak. Serikat pekerja menolak, karena ada kewenangannya yang dipangkas. Misalnya, ketika UMR ditetapkan di propinsi.

Saban tahun, serikat harus demo menuntut UMR. Serikat di kabupaten kota, serikat sektoral, harus eksis buat nakut-nakutin pengusaha. Tapi mereka gak bisa lagi. Kalau mau demo, ke propinsi sana. Sebab upah minimum ditentukan di level propinsi.

Jika UU Ciptakerja ini diterapkan, apa untung bagi Jokowi? Gak ada. Padahal untuk prosesnya ia rugi. Didemo kanan kiri. Dihujat atas bawah. Diserang depan belakang. Jika saja dia mikir singkat, yang penting kekuasaannya gak terganggu. Barangkali bukan UU ini yang disorong.

Mungkin lebih enak memilih kebijakan kayak Presiden sebelumnya. Subsidi BBM. Sampai ratusan triliun. Meski APBN menguap jadi asap. Meski pembangunan gak kelihatan hasilnya. Tapi kekuasaan aman. Soal masa depan yang bereisiko karena duit habis hanya jadi asap knalpot, toh nanti saat itu terjadi, ia sudah gak jadi Presiden lagi.

Buat apa Jokowi harus capek dengar hujatan, ketika memangkas subsidi BBM dan duitnya dialihkan untuk membangun jalan, jembatan, pelabuhan, Bandara, pembangkit listrik dan segala infrastruktur?

Buat apa Jokowi harus menempuh resiko hujatan dengan ngotot menghadirkan debirokratisasi dengan UU Cipta Kerja? Padahal yang akan menikmati hasilnya generasi mendatang. Mungkin juga saat hasil itu panen, ia sudah renta.

Tapi itulah. Masa depan adalah hasil dari usaha hari ini. Jika hari ini kita gak memangkas izin yang ribet. Gak menyederhanakan proses berusaha, tidak menggairahkan ekonomi, tidak memupuk pengusaha-pengusaha baru.

Bangsa besar ini cuma akan jadi penonton. Rakyat yang banyak hanya jadi pasar. Dan kesejahhteraan lari ke negeri-negeri yang paling subur iklim usahanya.

Saya jadi ingat omongan Jokowi. Ini periode ke dua. Ia tidak punya beban. Ia hanya mencoba meletakkan pondasi buat masa depan Indonesia. Salah satunya dengan memangkas perizinan yang telah menjadi gurita korup.

Dan kini ia dihujat. Hanya karena memikirkan, bahwa Indonesia bukan hanya hari ini san sekarang. Indonesia juga punya masa depan. Seperti anak-anak kita. Mereka punya hak hidup lebih baik…

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

One thought on “Kolom Eko Kuntadhi: JOKOWI DAN INDONESIA MASA DEPAN

  1. DEMOKRASI MUSYAWARAH & GOTONG-ROYONG

    “Tapi itulah. Masa depan adalah hasil dari usaha hari ini. Jika hari ini kita gak memangkas izin yang ribet. Gak menyederhanakan proses berusaha, tidak menggairahkan ekonomi, tidak memupuk pengusaha-pengusaha baru.” EK dalam kolomnya di Sorasirulo, membahas sikap ilmiah presiden Jokowi dalam soal UU Cipta Kerja.

    Dari segi lain “Akademisi Kampus Khawatir Praktek Korupsi Makin Liar dan Meluas karena UU Cipta Kerja” (TribunNews).

    “Biasanya masyarakat diajak untuk melakukan pembangkangan sosial, pembangkangan terhadap negara, tidak percaya, tidak patuh. Kalau hal ini dibiarkan, provokasi, hoaks bertebaran, bisa membuat orang jadi anarkis, membuat masyarakat jadi resah tidak terkontrol”, kata Pakar Psikologi Politik (UI) Hamdi Muluk mengenai demo anarkis, dalam keterangannya, merdeka com (11/10).

    Demo ‘anarkis’ dan pecah belah adalah usaha global ‘divide et impera’ untuk mengerdilkan kekuasaan nasional angsa-banga dunia dan kemudian menguasainya dan merampok SDAnya tujuan NWO. Usaha global satu inilah yang selalu kita harus waspadai dan sambil mempelajarinya.

    Menarik memang membaca dan membandingkan berbagai pendapat dari berbagai sudut pandang yang dilahirkan oleh pengesahan UU Cipta Kerja itu.

    Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Guru Besar Hukum Universitas Padjajaran Susi Dwi Harijanti, para akademisi mengungkapkan penolakannya terhadap UU Cipta Kerja ini.

    Demo dan berbagai pernyataan pendapat soal ISI dan PENGESAHAN U U Cipta Kerja telah melahirkan KEMUNGKINAN BESAR untuk menyaring segi-segi negatif, maupun akan lebih menguatkan segi-segi positifnya UU yang baru disahkan oleh DPR itu. Apa sajapun yang baru, akan selalu mengikutkan kekurangan dan kelebihan, yang walapun sudah dipikirkan matang, tetap saja tidak terhindarkan. Tetapi bangsa ini punya cara spesifik dan hanya ada pada bangsa ini diturunkan dari leluhur bangsa ini sejak kelahirannya yaitu musyawarah dan putuskan bersama demi kepentingan bersama SESAMA MANUSIA DAN SESAMA BANGSA. Itulah kelebihan luar biasa DEMOKRASI MUSYAWARAH & GOTONG-ROYONG bangsa Indonesia. Mari semua bersama memanfaatkan KELEBIHAN kita ini, juga dalam soal UU Cipta Kerja.

    Mengomentari berbagai kesimpulan/pernyataan dari Akademisi Kampus yang dibacakan oleh Guru Besar Hukum Universitas Padjajaran Susi Dwi Harijanti.

    “mengerdilkan peran dari pemerintah daerah”.

    Ini memaksa penduduk negeri ini untuk merenungkan kembali persoalan ‘klasik’ daerah ini, sejak dijatuhkannya diktator Soeharto yang sentralistis itu. Kita bikin ‘otonomi daerah’ dalam era reformasi dan pada bermunculan ‘raja-raja kecil’. Semua sudah ngerti ini. Raja-raja kecil ini sudah terlalu banyak bikin ulah yang merugikan penduduk daerah seperti korupsi yang tidak pernah berhenti, narkoba dan judi.Sekiranya UU ini bisa menghilangkan kekurangan ini . . .
    Perlu diskusi transparan, terbuka bagi publik, konkret, pasal-pasal yang bersangkutan dengan ‘pengerdilan’ ini.

    “Sebuah pekerjaan politik yang dilakukan pada waktu tengah malam seringkali berdekatan dengan penyimpangan. Tetapi juga pengesahan pada tengah malam menjungkirbalikkan perspektif publik terhadap gambaran kinerja DPR dan pemerintah, terhadap pembentukan peraturan atau pembentukan undang-undang,”

    Patut memang ada kecurigaan, mengapa tidak diedarkan saja lebih dulu ke publik?

    “Para akademisi ini mempertanyakan kepentingan kelompok mana yang diakomodir oleh UU Cipta Kerja.”

    Ini adalah pertanyaan yang sungguh terlalu biasa tetapi juga sangat penting dalam prinsip. UU seharusnya netral, tetapi selalu ada pihak yang menginginkan supaya UU itu menguntungkan pihaknya. Tidak perlu heran di UU Cipta Kerja ini juga. Tetapi dengan bantuan KETERBUKAAN dan penilaian ahli dan publik, apalagi melibatkan penduduk daerah itu sendiri juga kelas buruh, tentu ini juga bisa melahirkan UU yang seadilnya.

    “Mereka juga meminta pemerintah melihat hak-hak para buruh dan pekerja yang terampas oleh UU Cipta Kerja ini. Bahkan lingkungan Indonesia, menurut mereka juga ikut terancam akibat undang-undang ini.”

    Perlu dibuka diatas meja, pasal mana yang merugikan itu. UU harus tahan uji dihadapan semua yang tersngkut kepentingannya disitu.

    “Para akademisi kampus menegaskan, tidak ingin UU Cipta Kerja membuat Indonesia menjadi negara yang penuh korupsi dan mengalami demoralisasi.”

    Ini semacam keinginan yang ideal dari para akademisi kampus. Sedikit terlambat pernyataan ini tetapi persoalan ini adalah persoalan kunci dan penting bukan hanya bagi Nation Indonesia tetapi juga bagi bangsa-bangsa seluruh dunia. Karena itu tidak ada yang terlambat dalam soal ini. “korupsi dan mengalami demoralisasi” sudah terlalu lama terjadi di dunia dan Indonesia. Walaupun terorisme sudah menyusut tetapi narkoba, korupsi, porn, child sex trafficking, judi, begal, masih terus, dan berapa korbannya tiap hari? Dan ditiap Daerah/Kota?

    Kita coba kaitkan dan pelajari kesimpulan para ahli dunia soal ini yang pada dasarnya adalah ulah penguasa tersembunyi (global) yang telah banyak sekali mempengaruhi malapetaka dunia:

    “It’s about saving your soul, not your skin. It’s about the tendency to obsess on the New World Order, get depressed and become unbearable. The situation is depressing. A satanic cult controls the credit of the world and rules through myriad proxis. It is determined to destroy civilization and institute an Orwellian police state. . . .
    But much of what you imbibe is poisonous: depravity, corruption, duplicity and tragedy. (Is that the point of mass media? To demoralize and brutalize?) Mankind is in the grip of a diabolical force that strives to legitimize itself through constant deception.”
    (Henry Makow Ph.D.: Surviving the New World Odor)
    Mengenai pranan media ini Trump wrote: “The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!”

    “To demoralize and brutalize mankind”, pernyataan Henry Makow ini dipertegas oleh Trump bilang: “and most importantly, the depths of their immorality is absolutely unlimited.” (pidato Trump di West Palm Beach Florida 13 Oktober 2016).

    Bisa dibayangkan bagaimana dan apa yang terjadi dengan sikap KEBEJATAN MORAL yang tidak terbatas itu. Bangsa kita punya pengalaman konkret dan contoh konkret dalam sejarah: pembantaian 1965. Untungnya ialah bawa bangsa Indonesia berangsur-angsur sudah semakin menyadari dan sudah lebih banyak mengerti siapa dibelakang kebejatan moral yang tidak terbatas itu.
    Inilah juga hasil dan jasa dari kelebihan demokrasi kita itu:
    DEMOKRASI MUSYAWARAH & GOTONG- ROYONG bangsa Indonesia.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: