Joni Hendra Tarigan (Pengalengan, Jabar)

Di media cetak maupun digital, banyak membahas kinerja ekonomi Kabinet Kerja yang tidak memuaskan. Berawal dari survei lembaga tentang kinerja Kabinet Kerja dan, kemudian, bergulir menjadi perbincangan liar yang sampai menyentuh perihal reshuffle kabinet.

Para pakar pun bermunculan, walau tidak ada sayembara untuk mereka yang mengatasnamakan pakar. Mungkin “BAD NEWS IS GOOD NEWS” secara sendirinya memunculkan sayembara untuk para ahli menunjukkan kepiawaian mereka memaparkan argumentasi mereka. Ingat! memaparkan argumentasi mereka.

Di kalangan politisi, mereka juga berdebat tentang keperluan reshuffle kabinet. Dari objek reshuffle itu sendiri, yakni para mentri, mengatakan itu adalah hak prerogative presiden. Ditambah lagi persoalan KPK beserta hubungannya dengan penegak hukum yang lainnya, khususnya kabar kemungkinan masuknya TNI dalam jajaran KPK. Ini semua menjadi berita yang sangat panas.

Wajar saja. Selain untuk memperkuat KPK, masyarakat juga kawatir akan tidak tersentuhnya kemungkinan korupsi di lembanga TNI. Bola panas ini juga pasti akan menembak sang presiden, bahwa sang presiden tidak kompeten dan membiarkan pelemahan KPK.

Pelaku utama adalah sang presiden dan keadaan yang diperdebatkan adalah pelemahan ekonomi dan stabilitas politik. Dari perdebatan ini, objek yang dibicarakan sedang sibuk berkeliling Nusantara untuk memicu pembangunan, melihat langsung keadaan masyarakat agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan demi kemajuan bangsa. Akan tetapi subjek  yang mebicarakan seperti guyonan dalam Indonesia Lawak Club yakni: “Menyelesaikan Masalah Tanpa Solusi”.

Jika saja yang bekerja itu sama banyaknya dengan yang memperdebatkan keadaan, mungkin Indonesia bisa maju dengan sangat cepat. Kemungkinan terbesar adalah, terlalu banyak yang berdebat daripada kita-kita yang terus berusaha melakukan sesuatu untuk merubah keadaan.