Skip to toolbar

Kolom Edi Sembiring: KANTOR STAF PRESIDEN PASTIKAN TUNTUTAN PETANI AKAN SAMPAI KE JOKOWI

0 0
Read Time:3 Minute, 23 Second

Senin, 24 Agustus 2020, para petani Karo Hilir kembali melanjutkan aksinya. 170 petani berjalan kaki menuju Istana Negara. Mereka adalah petani dari Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) yang telah berjalan kaki menempuh 1.812 Km selama 45 hari.

Mereka ingin bertemu Presiden Joko Widodo untuk meminta keadilan.

Tanah dan lahan pertanian mereka yang telah ditempati puluhan tahun, kini dirampas korporasi PTPN II. Selama bertahun-tahun pula Pemda Deli Serdang dan Pemprov Sumatera Utara tidak memperdulikan para petani atas konflik agraria yang terjadi.

Dewan Pembina Serikat Petani Simalingkar Bersatu dan Mencirim Bersatu (Aris Wiyono) mengatakan, saatnya Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil agar dicopot dari jabatannya.

“Menteri ATR hanya bisa mengeluarkan SK tanah (SHM tanah: red),” ujar Aris di depan Istana Negara [Senin 24/8].

“Pasalnya, para petani yang mempunyai Surat Hak Milik (SHM) masih saja digusur oleh TNI – Polri, konflik agraria masih terus berlangsung sampai saat ini,” tandas Aris.

Dalam orasinya, Aris meminta agar Presiden Joko Widodo memerintahkan para pembantunya segera menyelesaikan konflik agraria yang dialami petani Simalingkar dan Mencirim dengan perusahaan plat merah PTPN II. Dan, kiranya Presiden Jokowi melakukan redistribusi tanah bagi petani Simalingkar dan Mencirim, agar para petani dapat melangsungkan hidup bersama cucunya kelak

Di tengah panas terik, Satpol PP melakukan pembongkaran atas tenda yang dipasang para petani. Para petani lanjut usia dan perempuan tani tidak dapat beristirahat sejenak di bawah tenda.

Para petani tiba di depan Istana Negara sejak Pukul 10.30 siang. Mereka menunggu perwakilan dari pemerintah datang menjumpai mereka. Para petani memberi batas waktu hingga Pukul 15.00. Bila perwakilan pemerintah tidak datang, mereka akan menerobos brikade Polisi demi untuk masuk ke Istana Negara.

Video selengkapnya dapat dilihat di :
https://youtu.be/3umwhi1OEQE

Tepat Pukul 15.00, perwakilan Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) hadir menjumpai para petani. Yang hadir untuk mendengar suara para petani ini adalah Joko, Atok, dan Dewi.

Joko mengatakan ia sudah berkoordinasi dengan Abetnego Tarigan (Deputi II KSP) dan Usep Setiawan (Tenaga Ahli Utama KSP/ Wakil Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria KSP). Namun Abetnego dan Usep sedang berhalangan hadir menemui petani karena sudah ada agenda kegiatan lain.

“KSP memastikan bahwa apa tadi yang telah disampaikan para juru bicara, akan sampai langsung kepada Bapak Presiden tentang permasalahan ini. Kemudian mengenai langkah-langkah selanjutnya, kami tadi sudah berkomunikasi dengan Kedeputian II dan Kedeputian IV, bahwa dalam waktu secepatnya dalam satu atau dua hari ini akan segera dipertemukan antara Kementerian BUMN dan Kementerian ATR/BPN serta perwakilan dari petani,” papar Joko tentang langkah-langkah penyelesaian yang diambil.

“Kami berjalan kaki 1.812 Kilometer. Sampaikan salam hormat kami pada Abetnego Tarigan. Ini mayoritas Suku Karo. Beliau tahu betul kasus Simalingkar, tapi diam. Sampaikan juga salam pada Kang Usep. Sudah kita laporkan jauh-jauh hari. Bukan kemarin. Bukan hari ini,” kata Aris menanggapi pendapat Joko.

Aris menyatakan, sejak bulan April 2020 telah mengirimkan berkas-berkas pengaduan ke KSP. Dan sudah 45 hari para petani diketahui berjalan kaki dengan tujuan akhir menuju Istana Negara. Ditambah 14 hari karantina mandiri untuk mengikuti protokol kesehatan selama di Jakarta (di lokasi penampungan Gedung YTKI). 59 hari berlalu namun tak ada skema penyelesaian hadir.

Abetnego Tarigan, Aktivis Walhi yang Masuk Istana sebagai Deputi KSP. Sumber foto dan berita: Kompas.com

Aris menyatakan bahwa para petani akan bersabar menunggu 2 hari demi membawa pulang kepastian hukum atas tanah-tanah para petani. Dan Aris kembali mengingatkan ucapan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas tentang Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Kantor Presiden, Jumat tanggal 3 Mei 2019.

Saat itu Presiden Jokowi mengatakan, “Konsensi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN, kalau di tengahnya itu ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsensi itu, ya siapapun pemilik konsensi itu, berikan! Berikan kepada masyarakat kampung, desa, kepastian hukum.”

Sulaeman Sembiring (Koordinator Aksi) memastikan para petani tetap menuntut kepastian hukum atas tanah-tanah mereka. Dan tidak akan pulang ke Medan bila itu tidak didapatkan.

#SelesaikanKonflikAgraria
#petanisimalingkar
#petanimencirim

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: