B. KURNIA P.P. JAKARTA — Bupati Karo (Terkelin Brahmana SH) beraudensi ke Kantor Kemensos RI di Jl. Salemba Raya No.28, Kenari, Senen (Jakarta Pusat) [Selasa 2/10]. Dalam audensi ini, bupati didampingi oleh beberapa anggota DPRD Karo (Ferianta Purba SE, Jidin Ginting SH, Drs. Jhon Karya Sukatendel, Firdaus Sitepu, Jun Arief Bangun SE, Thomas Joverson Ginting), Kadis Sosial (Benyamin Sukatendel), Kabid Sosial (Usaha Purba), Camat Simpang Empat (Amsah Perangin-angin), Kades Berastepu (Gemok Sitepu), dan Warga Berastepu (Esron Meilala, Pelita Sitepu).
Acara audensi ini merupakan tindak lanjut keputusan bersama antara Pemkab Karo, DPRD Karo dan Kepala Desa Berastepu (Gemok Sitepu) serta perwakilan warga Desa Berastepu (Esron Milala dan Pelita Sitepu) saat warga Desa Berastepu sebanyak 348 KK (1.019 jiwa) menggelar aksi demo ke Kantor Pemkab Karo [Senin 24/9].
Warga Berastepu menuntut Jadup (Jaminan Hidup) yang belum diterima untuk Tahun 2018.
“Mereka ingin meminta kejelasan kepada Kemensos RI,” kata Thomas Joverson Ginting bersama rombongan Bupati Karo saat bertemu dengan Kasubdit Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana Kemensos (Tetrie Darwis) di ruang kerjanya kemarin [Selasa 2/10].
Thomas Joverson Ginting meawali pembicaraan dengan Kemsos RI dengan menanyakan tentang penyaluran Jadup Tahap II Termin 3 khusus warga Berastepu yang sampai sekarang belum menerima. Thomas bermohon kepada Kasubdit memberikan penjelasan apa kendala agar DPRD Karo dan Pemkab Karo dapat memahami masalahnya dan bisa mengaplikasikan nantinya kepada warga Berastepu.
Menanggapi permintaan dari Thomas, Kasubdit (Tetrie Darwis) didampingi stafnya (Ari Wibowo) mengatakan benar pihak Kemensos RI telah menerima proposal dari Pemkab Karo mengenai pengusulan Jaminan Hidup By Name By Addres Hunian Tetap Tahap II pengungsi Gunung Sinabung tertanggal 14 Mei 2018.
“Pada prinsipnya Kemensos telah mencatat dan memproses pengajuan tersebut, namun kapan akan disalurkan, saya belum bisa menjawab. Kemungkinan Kemensos akan mencairkannya,” terangnya.
Selanjutnya Tetrie Darwis meminta diberi waktu karena saat ini Kemensos butuh skala prioritas ke daerah-daerah lain, mengingat beruntunnya bencana alama terjadi di Indonesia. Setelah Lombok, muncul lagi bencana di Palu. Hampir semua Kemensos fokus ke daerah Palu termasuk semua anggaran tersedot ke sana.
“Untuk Karo bersabarlah. Apa yang masyarakat Berastepu keluhkan kami sudah tahu. Jangan terus disalahkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah belum tersalurnya Jadup maupun perabotan rumah hunian, dan bantuan rehabilitasi anak-anak pengungsi. Semua sudah kita catat, namun yang akan diprioritaskan Jadup dan bantuan Rehabilitas anak-anak pengungsi,” jelasnya.
Sementara Bupati Karo (Terkelin Brahmana) mengatakan kepada Kasubdit sangat berterimakasih atas bersedianya menerima rombongan dari Pemkab Karo. Padahal, pihak Kemensos sebenarnya sudah mencatat dan akan merealisasikannya.
“Seiring waktu dan kondisi bencana di daerah lain saat ini, kita tahu Kemensos lebih fokus ke daerah Palu saat ini. Kami Pemkab Karo dan DPRD Karo memahami serta menyadari segala upaya dan kepedulian Kemensos. Adanya desakan warga Berastepu yang mengalir terus dengan bertanya dan bertanya, sehingga kami datang untuk kembali mengkomunikasikan, agar perwakilan yang ikut dari pihak warga tahu duduk persoalan yang sebenarnya sehingga belum tersalurkan Jaminan Hidup Tahap II termin 3 Tahun 2018. Mudah mudahan dengan adanya masukan dan saran yang diberikan kemensos, pihak perwakilan dapat menyampikan hasil pertemuan ke warga. Ini harapan kita,” kata Terkelin Brahmana.
Meskipun Kemensos RI belum bisa menentukan kapan hari pencairan Jadup, atas nama masyarakat Berastepu, Kades Berastepu (Gemok Sitepu) memohon kepada Kasubdit (Tetrie Darwis) agar penyalurannya masih di dalam Tahun 2018 ini.
“Apa yang disampaikan oleh Ibu Kasubdit akan saya kordinasikan dengan warga saya, jika memang dana ADD dapat dipergunakan untuk hal-hal yang mendesak. Ini sebagai masukan bagi saya selaku Kades,” ujar Gemok.