Mardani Ali Sera dan Neno Warisman mati-matian mendeklarasikan aksi tagar ganti presiden 2019. Mengapa? Kedua sosok ini sangat mempercayai hasil survei Median yang dirilis pada tanggal 23 Juli 2018 lalu. Hasil survei ini dilakukan sebelum pendaftaran Capres dan Cawapres di KPU 6-10 Agustus lalu.
Menurut survei Median, responden yang setuju dengan tagar ganti presiden itu ada sebanyak 44,68%. Angka ini sangat menggembirakan kubu oposisi. Fadli Zon dan Fahri Hamzah semakin riang gembira, menatap langit ke tujuh pergantian presiden.
Kegembiraan Fadli Zon bertambah setelah membaca dengan hati membara hasil survei Denny JA. Survei Denny JA yang dilakukan bulan Mei 2018, atau sebulan setelah digaungkan, aksi ganti presiden sudah dikenal sebanyak 50,8% masyarakat. Lalu, pada awal bulan Juli, angka ini bertambah sebanyak 60,5%dan masih cenderung bertambah.
Jika aksi tagar presiden itu dimasifkan dengan cara dideklarasikan di mana-mana, maka masyarakat yang setuju aksi itu akan melewati batas psikologis 75%. Itulah mengapa kemudian kita melihat Neno Warisman, Mardani Ali Sera, Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, gencar sekali mendeklarasikan aksti tagar presiden 2019.
Lalu, bagaimana respons masyarakat atas gerakan ganti presiden itu pasca pendaftaran Capres dan Cawapres di KPU? Apakah meningkat tajam atau terjun bebas?
Hasil Survei Y-Publica yang dilakukan pada tanggal 13-23 Agustus 2018 dan hasilnya dirilis awal September 2018 ini mengkonfirmasi bahwa responden yang mendukung gerakan ganti presiden tinggal 28,3%. Sementara mereka yang tidak setuju semakin besar sebanyak 68,6%. Sisanya belum menjawab.
Apa pesan dari surve Y-Publica itu? Gerakan ganti presiden cenderung menurun dan gagal menghabisi elektabilitas Jokowi. Ia terbukti tidak membawa pengaruh signifikan bagi elektabilitas Prabowo-Sandiaga. Beberapa survei terakhir menempatkan pasangan petahana Jokowi-Ma’ruf unggul telak di atas 50% atas pasangan Prabowo-Sandi yang masih berkutat pada angka 28%.
Pertanyaannya adalah, mengapa aksi ganti presiden itu justru semakin menciut pasca pendaftaran Capres-Cawapres di KPU? Ada 3 alasannya.
Pertama, publik paham bahwa di belakang gerakan itu sangat terang dikendalikan oleh elit partai. Mardani Ali Sera sebagai inisiator gerakan itu diketahui berasal dari PKS. Lalu didukung oleh Neno Warisman, Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet. Tokoh-tokoh ini dicap sebagai musuh publik karena ucapan-ucapan kontroversial mereka.
Kentalnya warna PKS di balik gerakan ganti presiden itu juga memudahkan publik menyimpulkan bahwa di balik aksi gerakan itu ada Ormas HTI di dalamnya. Dengan isu keterkaitan HTI-PKS di balik gerakan itu, maka publik semakin ragu untuk bergabung. Publik menilai bahwa, lewat aksi gerakan itu, ada penyusupan kepentingan HTI.
Ke dua, gerakan ganti presiden itu adalah gerakan gado-gado. Gerakan ini tidak jelas sama sekali alias banci. Apakah gerakan ini murni partai politik, masyarakat atau Ormas, tak jelas. Kendatipun gerakan ini mati-matian dipromosikan sebagai gerakan masyarakat bawah, namun tak banyak pihak yang mempercayainya.
Ke tiga, pasca pendaftaran di KPU, sebetulnya sudah jelas siapa lawan petahana. Pasangan Prabowo-Hatta menjadi lawan pasti petahana. Ketika gerakan itu dimasifkan, maka sulit mengaburkan sasaran tembak gerakan itu selain Presiden Jokowi.
Jadi, bisa disimpulkan bahwa mereka yang mendukung gerakan ganti presiden itu sangat terang berasal dari kubu lawan Jokowi, yakni Prabowo. Jika kemudian pendukung gerakan itu di angka 28%, maka hal itu berbanding lurus dengan angka presentase pendukung Prabowo di survei. Mereka yang menolak gerakan itupun semakin jelas datang dari pendukung Jokowi.
Pun sangat mudah menyimpulkan bahwa gerakan ganti presiden itu sebagai gerakan politik. Dengan kesimpulan itu, maka lahir kesimpulan baru bahwa di balik aksi ganti presiden itu ada para politisi yakni elit-elit PKS semacam Mardani Ali Sera. Dengan demikian, maka sangat logis juga jika gerakan itu dilawan juga dengan gerakan politik dan digerakkan oleh elit partai politik. Jadi politisi vs politisi, gerakan politik vs gerakan politik.
Menangkal Gerakan Ganti Presiden
Gerakan ganti presiden itu sudah diketahui sebagian besar oleh publik. Namun, kelemahannya adalah sulit diviralkan secara masif dan bahkan cenderung gagal. Ke depan gerakan itu bisa jadi semakin menciut dan menjadi gerakan gado-gado alias gerakan banci. Alasannya, para pendukung Jokowi sudah menemukan resep jitu yang seimbang untuk menangkalnya.
Pertama, di setiap kota atau daerah pendeklarasian gerakan itu, maka di situ juga ada gerakan penolakan. Dengan alasan bahwa itu gerakan politik, maka partai politik pendukung Jokowi ikut juga menggerakkan orang-orangnya untuk menolak gerakan itu.
Ketika gerakan itu mendapat penolakan, maka jelas polisi punya wewenang melarang gerakan itu. Jelas posisi para deklarator itu tidak bisa berkutik ketika ada massa vs massa di lapangan dan polisi tak bisa dihalangi untuk mengintervensinya. Ini kemudian menjadikan gerakan itu sulit masif dan lama-lama ciut.
Ke dua, gerakan ganti presiden dengan mudah digerogoti oleh isu penyusupan HTI. Ketika gerakan ini diviralkan sama dengan gerakan HTI, maka ke depan gerakan ini akan semakin mendapat penolakan. Gerakan itu akan dicap sebagai gerakan terselubung pentolan HTI.
Ke tiga, skak dari Presiden Jokowi. Pernyataan Jokowi bahwa kebebasan menyampaikan pendapat ada batasannya, ada aturannya, menjadi kode bagi para pendukungnya untuk melibas habis gerakan ganti presiden itu.
Apalagi Jokowi secara tegas mengatakan bahwa tindakan tegas polisi menjaga ketertiban sosial terkait gerakan itu sudah benar. Ini menjadi kode Jokowi sebagai Orang Solo kepada aparat agar bertindak menegakkan aturan jika ada kelompok yang melampaui batas.
Lalu, apakah Jokowi sudah bisa dikatakan lolos dari gerakan dan perangkap gado-gado Mardani Ali Sera? Merujuk pada hasil survei Y-Publica, maka jawabannya ya. Jika masih ada 28% pendukung aksi gerakan ganti presiden itu, maka angka itu jelas pendukung Prabowo. Jika demikian maka #JokowiLagi.
