Andi Arief mangkir lagi dari panggilan Bawaslu. Ini kali ke tiga dia mangkir padahal sebelumnya sudah berjanji akan datang mengklarifikasi omongannya soal sogokan Sandiaga Uno ke PKS dan PAN masing-masing Rp 500 miliar.
Omongan Wakil Sekjen Partai Demokrat itu luapan kekecewaan karena AHY gagal dipinang oleh Prabowo sebagai Cawapres.
Naiknya Sandiaga, menurut Andi Arief didapat karena sogokan tersebut hingga partai-partai pada takluk. Sandiaga sendiri seperti mengiyakan soal tersebut. Dia beralasan partai-partai butuh dana untuk kampanye. Pertanyaannya, untuk kampanye ada mekanismenya. Orang atau badan boleh menyumbang Partai Politik, tapi ada limit maksimal. Sumbangan perorangan tidak boleh lebih dari Rp 2,5 miliar dan sumbangan lembaga maksimal Rp 25 miliar.
Ohh, kalau soal itu bisa disiati. Cacah saja angka Rp 500 miliar itu menjadi kecil-kecil hingga tidak melanggar aturan kampanye. Sandiaga adalah pemilik perusahaan investasi Saratoga. Mengatur soal kayak gini doang mah, kecil.
Sandi meninggalkan kursi Wagub Jakarta, tentu bukan melenggang begitu saja. Dia sudah banyak memasang orangnya juga di posisi strategis di sana. Baru kemarin dia memasukkan Yuliantana Wangsawiguna, mantan anak buahnya di Saratoga sebagai Direktur Keuangan Jakpro, BUMD yang mengurus properti di DKI Jakarta.
Memang agak susah untuk mengabaikan bahwa ada kompensasi hingga PKS dan PAN tunduk. Awalnya selalu alot. PKS ngotot minta jatah Cawapres. PAN juga sama. Tapi akhirnya takluk dengan ‘isi kardus’.
Agak susah jika kita berfikir PKS dan PAN tidak mendapat kompensasi apa-apa. Mereka ikhlas mendukung Sandiaga yang separtai dengan Prabowo. Itu sama saja kita berharap Anies Baswedan mewujudkan rumah tapak di DKI untuk orang miskin dengan DP 0%. Gak mungkin.
Secara hukum, menurut Bawaslu, yang akan terkena imbas duit sogokan adalah Parpol sebagai penerima. Jika terbukti maka haknya untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres mendatang bisa dicabut. Sedangkan calon yang menyogok tidak terkena hukuman apa-apa.
Tapi persoalannya bukan hanya soal hukum. Ini lebih kepada moral. Bagaimana mungkin kita mendapatkan Cawapres yang kursinya disiapkan dari hasil nyogok? Apa yang akan dilakukan ketika dia menang Pilpres nanti? Akankah dia bisa berkomitmen membarantas korupsi jika mental awalnya sebagai tukang sogok? Bagaimana pula pertanggungjawaban moral kepada rakyat?
Uang Rp 1 triliun untuk posisi Cawapres bukan investasi yang terlalu besar. Jika menang dia akan mengelola APBN sampai Rp 2000 triliun lebih. Dia juga akan mengelola ribuan triliun aset negara. Itu semua ada di tangannya.
Dana dan aset sebesar gajah itu semestinya digunakan untuk kesejehteraan rakyat. Toh, jika terpilih Prabowo tidak seperti bukan orang. Bagaimana jika gak menang? Tetap saja untung. Posisinya sebagai Cawapres menaikkan gengsi dan bargaining juga popularitasnya. Toh, Sandi masih muda. Masih terbuka peluang pada Pilpres 2024 nanti.
Ke dua, dengan mendampingi Prabowo sebagai Cawapres, Sandi sudah mendapat tempat sebagai orang ke dua di Gerindra. Sekali sodok dia melampaui tokoh-tokoh Gerindra lainnya.
Kalau kita pernah dengar isu ada mantan Jenderal yang rela membayar Parpol Rp 6 triliun untuk kursi Capres, artinya dana Rp 1 triliun itu gak besar-besar amat. Dengan bermodal usia dan wajah plus sogokan ke PKS dan PAN itu, Sandiaga ingin menggaet pemilih emak-emak. Tentu saja emak-emak yang digaet adalah perempuan yang ngeces dengan tampilan wajah dan kekayaan. Perempuan yang fokus pada tampilan luar.
Emak-emak penikmat sinetron menye-menye.
Mungkin saja emak-emak itu gak sampai fikirannya jika sebuah jabatan didapat dengan nyogok. Lalu, bagaimana dia bisa menjalankan amanah dengan bersih? Jika negara ini tergadai kesejahteraannya karena virus korupsi, lalu bagaimana jika pucuk pimpinannya terbiasa dengan sogok-sogokkan?
Kita percaya, awal yang baik melahirkan hasil yang baik. Awalnya nyogok melahirkan pesta sogokan. Ini bukan lagi soal hukum, tapi soal ukuran moral seorang pemimpin. Tapi emak-emak menikmat sinetron menye-menye, seringkali gak peduli.
Sayangnya Andi Arief sampai saat ini selalu mangkir dipanggil Bawaslu. Mungkin karena akhirnya Partai Demokrat kadung ‘terpaksa’ mengusung Sandiaga sebagai Cawapres.
Dari semua cuitanya, Andi Arief sebetulnya ingin menggaungkan slogan lama partainya. “Katakan tidak pada kardus!”
“Akankah dia bisa berkomitmen membarantas korupsi jika mental awalnya sebagai tukang sogok? Bagaimana pula pertanggungjawaban moral kepada rakyat?”
Sandiaga jelas seoarang penganut ekonomi neoliberal. Dalam ekonomi neoliberal tidak mungkin mengurangi korupsi karena korupsi inherent dalam ekonomi neoliberal itu sendiri. Mengapa bisa inherent? Karena
“Whenever buyers and sellers get together, opportunities to fleece the other guy arise.
The history of markets is, in part, the history of lying, cheating and stealing — and of the effort down the years to fight commercial crime. Lihat di https://www.bloomberg
Itulah sebab utama dan dasar dari ekonomi itu, ditrapkan oleh semua pemain dalam ekonomi pasar bebas. Itulah juga sebabnya mengapa neolib/NWO sangat fasih memakai korupsi untuk mempengaruhi dan mengendalikan berbagai pejabat negara terutama negeri berkembang, selain merusak ekonomi juga mendorong ke ekonomi neoliberal.
Dengan dasar korupsi yang inherent itu, pejabat yang korup sangat lihai bersahut-sahutan dengan gembong neolib terutama perwakilannya yang utama dalam bentuk Bank Dunia atau IMF.
Karena itu juga ekonomi pasar bebas (neoliberal) tidak bisa diharapkan akan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa. Ekonomi neoliberal adalah ekonomi global ditangani oleh perusahaan besar lewat badan-badan organisasi Free Trade internasional. Itulah juga sebabnya mengapa presiden Trump yang mengutamakan ekonomi nasional AS (‘America First’) mau memboikot semua organisasi dagang internasional ini. Dengan menganut ekonomi neolib, kekuasaan rakyat (negara nasional) cepat atau lambat akan pindah ketangan neolib/NWO itu. Duit dan korupsi adalah stimulan utama untuk ikut ekonomi neolib.
mug