Sekarang ada dua kelompok yang mengaku pengurus ILUNI UI. Ada yang menolak usulan hak angket terhadap KPK. Ada yang mendukung DPR untuk terus mengobok-obok KPK dengan hak angketnya. Jadi sepertinya ada ILUNI UI garis putus-putus ada juga ILUNI UI garis lurus. Semoga nanti tidak ada lagi ILUNI UI polkadot.
Dua-duanya merasa mewakili suara almamaternya. Rombongan yang mendukung hak angket DPR baru saja melakukan pertemuan dengan Pansus Angket DPR. Pansus tentu girang ada rakyat yang mendukung langkahnya apalagi mereka memakai nama almamater UI. Jarang-jarang loh, ada rakyat yang bergerak untuk melindungi para koruptor.
Kalau calon tersangka korupsi melindungi koruptor mah, sudah jadi rahasia umum. Dengar saja kisah orang yang berkunjung ke Lapas Sukamiskin Bandung.
“Para napi koruptor itu kasian. Masak mereka dihukum, padahal kejahatannya cuma korupsi doang. Ini gak adil.”
Memang aneh, kok ada, ya, orang mau capek-capek mendukung hak angket DPR yang ujungnya melemahkan KPK. Padahal semua orang tahu, korupsi adalah salah satu masalah kronis bangsa ini. Karena korupsi kesejahteraan rakyat jadi babak belur.
Sudah jadi rahasisa umum, hak angket itu bergulir karena KPK ingin membongkar kasus e-KTP yang sebagian besar melibatkan anggota DPR. Bahkan mereka yang nemanya disebut-sebut sebagai penerima dana, kini aktif menjadi anggota pansus.
Lalu kenapa ada rakyat yang mendukung hak angket? Ini sebetulnya sangat politis. Orang-orang ILUNI UI yang mendukung hak angket, jika diterlusuri rekam jejaknya adalah junior-juniornya Fahri Hamzah. Sudah jadi rahasia umum sekian lama lembaga kemahasiswaa UI dikuasai mahasiswa-mahasiswa yang terafiliasi kepada kelompok pengajian tertentu, yang kini bermetamorphosis menjadi Parpol. Jadi ujung dukungan itu, ya dukungan organ partai juga yang memakai kedok lain.
Orang-orang partai adalah yang paling berkepentingan melemahkan KPK. Korban KPK selama ini yang paling banyak ya, mereka-mereka itu. Mereka yang menjual kekuasaan politik untuk mengeruk keuntungan. Lihat saja polanya. Bendahara-bendahara partai biasanya ditempatkan di badan anggaran dewan. Gunanya agar dapat bancakan APBN.
Iya sih, kalau kita mau jujur, membangun partai itu butuh uang yang tidak sedikit. Bantuan pemerintah untuk partai meski sudah dinaikan berkali lipat paling jumlahnya hanya ratusan milyar. Sedangkan membiayai operasional partai sampai ke akar rumput membutuhkan dana yang sangat besar.
Dari mana uangnya? Dari potongan gaji masing-masing anggota legislatif? Mana cukup. Angggota-anggota legislatif itu selain harus memikirkan partai juga mesti memikirkan dirinya sendiri. Alasannya sistem Pemilu langsung ini memakan dana yang mahal.
Ke dua, kita pahamlah gaya hidup para anggota dewan dan poitisi Indonesia ini. Semuanya membutuhkan biaya besar. Mancing duit besar harus memakai uang besar. Begitu filosofinya.
Jadi jika mengandalkan jalur ‘normal’ dipastikan partai akan kekeringan duit dan para politisi hanya bisa hidup sedang-sedang saja. Padahal sistem iuran anggota atau saweran dana publik belum bisa berjalan optimal. Budaya politik di Indonesia kebanyakan masih biaya tinggi.
Dalam catatan, hanya Ahok dan Jokowi yang mampu memobilisasi pendanaan publik untuk aktifitas kampanyenya. Ini sebetulnya langkah ideal yang bisa dijadikan contoh agar budaya politik kita bebas korupsi. Tapi apa mau dikata. Justru dengan sikap seperti itu Ahok ditebang dan Jokowi terus dinyinyiri.
Mungkin saja dalam politik bersih-bersih banget itu, gak enak. Emangnya kamu fikir kebanyakan politisi itu capek-capek berjuang untuk menempati kursinya sekarang demi cita-cita luhurnya? Bukan kale. Kebanyakan mereka berjuang untuk dapat akses ke kekuasaan sekaligus akses ekonomi. Masa anggota DPRD mobilnya sekelas Avanza?
Dari mana uangnya untuk bermewah-mewah dan memanjakan kemalasan politisi itu? Ya, dari hasil korupsi. Kalau dari gaji mereka, mana cukup. Makanya KPK harus dilemahkan. Kalau perlu, seperti usulan Fahri, dibekukan. Sebab, KPK selama ini dianggap tidak berhasil mengurangi korupsi. Lihat saja sejak ada KPK semakin banyak koruptor yang ditangkap. Begitu logikanya.
“Kalau KPK bubar berarti korupsi bakal hilang, Mbang?” Abu Kumkum mengajukan pertanyaan kepada Bambang Kuskus (Pertanyaan ini sepertinya dipengaruhi oleh cuitan seorang anggota dewan).
“Ya, ndak dong, kang. Kalau uangmu sering hilang di rumahmu, meskipun malingnya tidak tertangkap, bukan berarti tidak ada maling, kan?”
“Bisa saja. Mungkin mereka babi ngepet. Makanya gak pernah tertangkap?”
“Lho, babinya sekarang sudah mau tertangkap. Yang jaga lilin sudah ketahuan.”
“Ohh, jadi mereka mau bikin hak angket targetnya untuk menyelamatkan lilin di baskom ya, Mbang?” kata Abu Kumkum.
Saya tahu ini statemen penuh sindiran. Kalau dibiarkan bisa kebablasan dan berbahaya.
“Stttt… obrolan kalian kok, makin ngeri sih. Kalian bisa dituduh melecehkan, lho?” saya buru-buru memotong.
“Opss, maaf mas. Saya gak bermaksud melecehkan anggota dewan, loh?” ujar Abu Kumkum. Saya lihat ada sedikit panik di wajahnya.
“Saya rasa, maksud mas Eko, kita dilarang melecehkan babi ngepet. Bener kan, mas?” Jawaban ini yang bikin aku senewen dengan Bambang Kuskus.