Dalam video terkait surat Al Maidah ayat 51, Ahok mengatakan ketika bertemu warga di Pulau Seribu: “… Kan bisa saja dalam hati kecil, bapak, ibu enggak bisa pilih saya karena dibohongi (orang) dengan surat Al Maidah (ayat) 51 macam-macam itu. Itu hak bapak, ibu.” Isi surat Al-Maidah menyebutkan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu).”
Melalui akun Instagramnya [Kamis 6/10], Ahok menulis: “Saat ini banyak beredar pernyataan saya dalam rekaman video seolah saya melecehkan ayat suci Alquran surat Al Maidah ayat 51, pada acara pertemuan saya dengan warga Pulau Seribu.”
Lantas beberapa hari kemudian Ahok minta maaf di Balai Kota [Senin 10/10], Ahok menyatakan permintaan maafnya:
“Yang pasti saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam karena videonya seperti apa. Semua wartawan TV juga saat itu menayangkan, tapi gak ada yang bilang bahwa itu penistaan atau pelecehan. Saya juga bukan ahli Islam.”
Penjelasan dan permintaan maaf Ahok kelihatannya tak banyak mengubah maksud demo menentang Ahok yang akan diselenggarakan oleh berbagai organisasi Islam terutama FPI. Berlainan dengan negeri maju/ Barat dimana permintaan maaf sangat dihargai tinggi dan diterima dengan jujur. Apakah kultur kita lebih primitif sehingga tidak bisa menerima permintaan maaf? Atau ada latar belakang lain?
“Sudah nggak kehitung berapa ormasnya. 500 ribu orang. Kami aksi damai, dari Masjid Istiqlal longmarch ke Istana,” ungkap Jubir FPI Munarman saat berbincang dengan detikcom [Minggu 30/10]. Dia juga membantah isu yang mengatakan bahwa demo dibayar untuk tujuan lain.
Kalau ditinjau dari ‘tujuan lain’ (internasional, dari luar) dari pengalaman abad lalu dan juga sekarang di Timur Tengah, demo ini yang pada pokoknya berbasis pada perbedaan atau kontradiksi tajam dalam satu nation, muslim dan non muslim. Di Timur tengah adanya kontradiksi tajam antara Shia muslim dan Sunni serta, dalam satu negara seperti Irak, ditambah lagi dengan suku-suku bangsa yang berlainan kultur seperti Kurdi dan Arab atau suku-suku kecil lainnya penduduk asli Irak.
Khusus mengenai Irak yang kaya minyak itu ada rencana begini:
“The first is to establish three largely autonomous regions with a viable central government in Baghdad. The Kurdish, Sunni and Shiite regions would each be responsible for their own domestic laws, administration and internal security. The central government would control border defense, foreign affairs and oil revenues.” Then, “The second element would be to entice the Sunnis into joining the federal system with an offer they couldn’t refuse. To begin with, running their own region should be far preferable to the alternatives: being dominated by Kurds and Shiites in a central government or being the main victims of a civil war.”
Lengkapnya bisa dilihat di sini: Divide and Conquer: The Anglo-American Imperial Project
Pengalaman pecah belah Irak ini masih terjadi terakhir dengan dilahirkannya ISIS dalam rangka merampok dan mengeruk triliunan dollar dari minyak Irak dan Siria. Di Indonesia kita punya pengalaman ‘divide and conquer’ ini tahun 1965, dimana 3 juta dibantai oleh orang kita sendiri, bukan dari luar, dan . . . sim sallabim. . . emas Papua dikuasai setengah abad tanpa bayar apa-apa kepada rakyat negeri ini.
Urusan emas dan urusan minyak betul-betul hanya diketahui pusat, daerah tak tahu menahu sama sekali. Terakhir mau digugat soal kontrak Freeport malah dibikin teror Thamrin untuk menakut-nakuti serta membungkam pemerintah dan rakyat RI. Mulai dari situ malah Jokowi bilang kalau teroris tak perlu ditakuti karena tujuan mereka memang menakut-nakuti. Teror Thamrin pun digasak habisan, dan tak muncul lagi (untuk sementara, atau untuk selama-lamanya, mengingat perubahan kesadaran dunia yang begitu cepat).
Mengingat pengalaman dan praktek ‘Divide and Conquer’ ini masih terus dijalankan sampai satu waktu publik semua akan mengerti dan menolak, patutlah kita semua waspada dalam soal demo 4 November itu. Terutama ini adalah tugas berat tetapi mulia bagi akademisi dan kaum intelektual kita untuk lebih banyak mendalami dan menjelaskan kepada publik negeri ini, dan supaya juga bisa menjadi modal canggih bagi politikus dan aparat keamanan negara dalam menghadapi isu perpecahan besar karena memanfaatkan kontradiksi besar yang ada dalam satu negara. Dalam hal ini, antara muslim dan non muslim.
Pertinggi kewaspadaan dan pertinggi pengetahuan soal politik ‘divide and conquer’ internasional.