Mesir dan Saudi Arabia memasukkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris. Mereka melarang penggunaan nama IM dan simbol-simbolnya sebagai organisasi masa. Kita tahu, IM pernah berkuasa di Mesir. Setelah penggulingan Mubarak, Mursi dari IM naik ke kursi Presiden Mesir. Lantas apa yang dilakukan oleh Mursi?
Ia berniat mengubah hal-hal mendasar dari konstitusi Mesir. Gejolak terjadi lagi. Mursi terdepak dari jabatan Presiden. Diambil alih oleh militer.
Bukan hanya IM, organisasi Hizbut Tahrir juga dilarang keberadaannya di banyak negara. Bahkan negara-negara Eropa seperti Jerman dan Perancis juga melarang aktifitas organisasi itu. Alasannya karena keberadaan HT menjadi ancaman bagi rakyat mereka.
HT memang sering melakukan kegiatan terorisme. Memprovokasi dengan slogan agama. Selain Jerman dan Perancis, juga Kanada dan Australia termasuk negara yang melarang keberadaan Hizbut Tahrir. Indonesia sendiri merupakan negara ke 21 yang mengambil kebijakan sama.
Kita tentu tidak meragukan sistem demokrasi di berbagai negara itu. Tapi demi keamanan rakyatnya, demokrasi tidak bisa memberi ruang kepada kelompok yang membahayakan keselamatan rakyat. Pelarangan itu justru untuk melindungi sistem demokrasi dari para perusaknya.
Salah satu fungsi penting pemerintah adalah sebisa-bisanya melindungi kepentingan masyarakat. Kita tidak harus membiarkan, atas nama demokrasi, sekelompok orang bisa mengorganisir diri dalam kegiatan-kegiatan para militer apalagi terorisme yang ujungnya mengancam warga.
Akhir Desember 2020, Pemerintah Indonesia memgambil kebijakan pelarangan pada FPI. Semua kegiatan, simbol, dan segala atribut organisasi teroris lokal itu dilarang di Indonesia.
FPI kini mirip PKI, sebagai organisasi terlarang. Kita maklum langkah pemerintah itu. Sejak berdirinya organisasi ini, sepak terjangnya tidak jauh dari kekacauan.
Di Cikeusik, mereka dengan entengnya membantai warga Ahmadiyah sampai tewas. Menteror siapa saja yang berbeda. Melakukan sweeping ke mall, minimarket dan rumah ibadah. Berbagai kekacauan mereka timbulkan.
Terkadang dilakukan di depan hidung aparat. Tapi saat itu, aparat tidak bisa berbuat banyak karena tangan mereka seperti terikat oleh aturan hukum. Ulah mereka semakin brutal saat Rizieq sebagai imam besar mengancam aparat dengan potong leher, penggal dan bahasa sadis lainnya.
Dilakukan di depan khalayak. Divideokan. Dan disebar.
Pola ceramah provokatif seperti ini terus menerus dipompakan, membakar orang. FPI juga secara terbuka mendukung ISIS dan Alqaedah. Artinya, secara terang-terangan dan nyata. Mereka sudah mendeklarasikan diri sebagai Ormas pendukung teroris. Bukan hanya mendukung, mereka juga melakukan aksi terorisme secara nyata.
Sampai saat ini FPI sudah menyumbangkan 37 teroris yang beraksi di Indonesia. Iya. Mereka adalah anggota, simpatisan dan pengurus FPI. Bahkan ada anggota FPI yang melakukan bom bunuh diri di masjid di Cirebon. Tepat saat sholat Jumat dilaksanakan.
Hanya iblis yang sanggup membunuh orang yang sedang beribadah.
Salah satu puncak aksi, ketika pengawal Rizieq menembaki kendaraan polisi. Mereka bawa senjata api. Membawa parang dan golok. Membawa alat membunuh. Untung saja polisi sigap. Enam orang berhasil dilumpuhkan.
Negara berdiri salah satunya untuk menjamin keselamatan warganya. Itulah hukum tertinggi sebuah negara. Negara yang tidak mampu menjamin keselamatan warganya, layak disebut negara gagal.
Berdasarkan hukum tertinggi itulah pemerintah Saudi dan Mesir melarang aktifitas Ikhwanul Muslimin di negaranya. Berdasarkan hukum itu juga Australia, Jerman, Malaysia, Kazaktan atau Kanada melarang Hizbut Tahrir beraktifitas. Berdasarkan hukum tertinggi itu juga pemerintah Indonesia mengambil sikap melarang FPI dan segala aktifitasnya.
Sebab, jika dengan cecunguk seperti FPI saja negara takluk, kepada siapa lagi rakyat bisa berharap perlindungan?
Apakah dengan pelarangan FPI itu kita akan kehilan sifat demokratis kita? Ohh, gak begitu. Demokrasi selalu berbatasan dengan keselamatan rakyat. Kita tetap bisa bersikap demokrasi tanpa harus mengorbankan keselamatan orang banyak. Sama seperti Jerman, Kanada atau Australia. Siapa yang meragukan kebebasan di negara itu?
Tapi, jika atas nama kebebasan mengancam kehidupan bersama, harus dilibas. Justru pelibasan itu bagian dari cara menegakkan demokrasi. Sebab demokrasi tidak bisa berjalan sempurna di tengah kehidupan yang chaos.
Ketika semua kelompok bebas mengancam keberadaan kelompok lain. Pelarangan FPI. Pelarangan Hizbut Tahrir. Merupakan cara pemerintah mempertahankan demokrasi. Bukan sebaliknya. Jadi, gak usah berdalih demi demokrasi jika mereka justru menjadi ancaman bagi kehidupan demokrasi kita.
Demokrasi harus dibebaskan dari para perusaknya. Hukum harus serius ditegakan agar menjadi jaminan bahwa akal sehat tetap menjadi dasar kita bernegara.
Untuk itulah pemerintah perlu bertindak. Sebab, sekali lagi, hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat! Dan pada 2021 ini kita akan memasuki tahun yang lebih adem dan damai.
“Mas, kalau FPI berubah jadi organisasi senam zumba, boleh gak?” tanya Abu Kumkum.
Mbuh…
FPI dan PKI
setali tiga uang
Kedua organisasi ini ada kemiripannya memang. Sama-sama dibangun untuk menandingi dan melumpuhkkan KEKUATAN NASIONAL suatu bangsa. Di Syria/Irak untuk melawan kekuatan nasional kedua negeri itu + perampokan SDAnya didirikan ISIS. Di Lybia melawan kekuatan nasional Kadaffi dan merampok SDAnya. Di Indonesia (FPI, HTI, Wahabi dsb) untuk melawan kekuatan nasional yang sekarang dibawah presiden Jokowi. FPI lama (Masyumi) dipakai ketika melawan Soekarno. Dari segi dasar perlawanannya, FPI/Masymi pakai kekuatan ideologi agama, PKI pakai kekuatan ideologi proletar. Tetapi musuh keduanya sama, ialah nasionalisme atau kekuatan nasional suatu bangsa karena kekuatan nasional adalah penghalang utama menuju kekuasaan global. Itulah ciri utamanya yang harus jadi patokan jika ngomong soal FPI dan Komunisme/PKI. Kedua organisasi ini, FPI dan Komunisme/PKI sama pentingnya bagi NWO, adalah alat organisasi yang sangat tinggi nilainya bagi NWO untuk melumpuhkan kekuatan nasional tiap bangsa.
Di Indonesia pernah kekuatan komunis ini sangat besar, bisa menuju Soviet Indonesia ketika Soekarno. FPI era Soekarno atau ketika itu disebut anti-komunis Masyumi sudah sempat dibesarkan sehingga jadi kekuatan yang mampu melawan kekuatan PKI dengan bantuan militer Soeharto, tetapi harus menyingkirkan Soekarno lebih dulu. NWO selalu memilih mana jalan mana yang paling cepat menuju kekuasaan dan SDAnya. Lewat Soviet Indonesia masih butuh waktu panjang, apalagi kalau mau merampok SDAnya, tidak mungkin cepat dirampok, walaupun kekuasaannya dibawah komunis. NWO ambil jalan cepat, mengadu FPI era Soeharto (Masyumi) melawan komunis PKI sekali gus dengan meruntuhkan kekuasaan Soekarno. Jalan ke SDA dan Kekuasaan sudah sempurna. Divide et impera dipakai dengan sukses.
Komunisme atau juga dikatakan INTERNASIONALISME adalah kekuatan internasional yang mau membangun KEKUASAAN GLOBAL yang disebut NWO, yang Trump sebut juga dengan nama Deep State atau The Global Power Structure. Karena sekarang di era Internet sudah menjadi terang benderang bagi semua bahwa NWO = Communism, maka jelaslah bahwa FPI dan Komunisme-PKI adalah setali tiga uang. Bedanya hanya caranya tadi, yang satu pakai agama, yang lain pakai ideologi proletar itu. Jadi kalau Rizieq atau FPI nya menuduh nasionalis Jokowi sebagai komunis, jelas mutar balik, karena FPI dan Komunis setali tiga uang. Kemungkinan besar bahwa Rizieq sudah lama tahu soal ini, tetapi berpura-pura tidak tahu dan dengan sengaja menuduh nasionalis Jokowi sebagai komunis. Yang betul ialah bahwa NWO, Komunis, FPI, adalah anti-nasionalis, anti perjuangan nasional semua bangsa, ketiganya SETALI TIGA UANG.
Pemerintah berhasil membubarkan FPI. Tetapi FPI berhasil langsung bikin FPI baru. Wow . . . kucing-kucingan?