Skip to toolbar

Pemko Medan Gelar Rakor Penertiban PSU dengan KPK

0 0
Read Time:2 Minute, 18 Second

SALMEN SEMBIRING. MEDAN — Sesuai dengan ketentuan dan dasar hukum yang ada, para pengembang yang melakukan pembangunan perumahan, selambat-lambatnya 1 tahun setelah pembangunan selesai wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kepada Pemda. Hal ini juga sebagai upaya Pemda dalam mengamankan dan menertibkan aset yang menjadi hak pemerintah.

Demikian disampaikan oleh Plt. Wali Kota Medan (Ir H Akhyar Nasution MSi) ketika memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penertiban PSU Perumahan di Kota Medan bertempat di Balai Kota Medan kemarin [Selasa 25/8].

Rapat juga diikuti Sekda Kota Medan (Ir Wiriya Alrahman MM), Kepala Koordinator Wilayah Pencegahan KPK (Adlinsyah Nasution), Kasatgas Korsupgah KPK Wilayah 1 Sumbagut (Maruli Tua Manurung), Tim Korsupgah KPK (Azril Zah), sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan, camat serta para pengembang; baik secara langsung maupun melalui sambungan virtual.

“Dengan penyerahan yang dilakukan pengembang, nantinya PSU akan menjadi tanggung jawab pemda untuk dikelola demi kepentingan masyarakat. Maka dari itu, kami mohon semua pihak khususnya pengembang dapat mengikuti pedoman, aturan, regulasi yang telah ada demi kebaikan bersama,” kata Akhyar.

Akhyar juga mengucapkan terima kasih kepada KPK RI yang telah melakukan pendampingan terhadap Pemko Medan dalam mengamankan aset-aset pemerintah.

“Tugas kita adalah menjalankan undang-undang negara termasuk dalam upaya menyelamatkan aset. Kita juga akan mensertifikasi aset-aset Pemko Medan sebagai bentuk keabsahan kepemilikan,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekda Kota Medan (Ir Wiriya Alrahman MM) mengungkapkan bahwa rapat koordinasi yang dilakukan merupakan tindaklanjut dari sosialisasi penyerahan PSU bersama para pengembang beberapa hari sebelumnya [Rabu 19/8]. Dengan harapan, pengembang semakin menyadari kewajibannya menyerahkan PSU kepada Pemda sebagai bentuk ketaatan terhadap regulasi yang telah diatur.

“Penertiban PSU ini sudah diatur dan memiliki dasar hukum jelas untuk ditaati. Adapun dasar hukumnya yaitu UU No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lalu Peraturan Pemerintah No.14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.9/2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah,” jelas Sekda.

Kepala Koordinator Wilayah Pencegahan KPK (Adlinsyah Nasution) sebelumnya menuturkan bahwa penertiban dan penyelamatan aset Pemda menjadi salah satu fokus KPK, termasuk PSU. Apalagi, Kota Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang terus berkembang sehingga menjadi fokus untuk dilakukan pendampingan.

“Selain pendampingan penertiban, penyelamatan dan mengamankan aset-aset pemda, KPK juga mendorong pemda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, keduanya menjadi instrumen penting untuk kebaikan Kota Medan. Maka dari itu, kami siap membantu dan terus melakukan pendampingan,” ujar Adlinsyah.

Selanjutnya, rapat dipimpin Sekda dan diisi dengan pemaparan materi terkait tugas dan fungsi KPK termasuk dalam penanganan PSU. Kemudian, dilakukan sesi tanyajawab dengan para pengembang yang mengajukan pertanyaan terkait isi rapat koordinasi yang dilakukan.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: