Rabu, 26 Agustus 2020, kembali para petani Karo Hilir melakukan aksi jalan kaki ke Istana Negara. Ini adalah aksi ketigakalinya para petani perwakilan dari Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) melakukan aksi di depan Istana Negara.
170 petani ini sebelumnya telah berjalan kaki sejauh 1.812 kilometer dari Medan ke Jakarta selama 45 hari.
Tiba di Jakarta, mereka melakukan karantina mandiri selama 14 hari di penampungan Gedung YTKI jalan Gatot Subroto. Para petani terpaksa berjalan kaki dari Medan karena tidak ada lagi solusi penyelesaian yang didapatkan dari Pemkab Deli Serdang dan Pemprov Sumatera Utara. Untuk itu mereka berjalan kaki dari Medan untuk bertemu Presiden Joko Widodo.
“Kami para petani melakukan aksi jalan kaki dari Medan ke Jakarta dalam rangka mencari keadilan dan kepastian hukum dari negara guna keberlangsungan hidup anak cucu kami,” kata Sulaiman Sembiring (Kordinator Aksi).
“Hal berat ini terpaksa kami lakukan karena kami telah kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian secara permanen akibat digusur paksa oleh perusahaan plat merah dengan kawalan ribuan TNI/ Polri di saat pandemi Covid 19 berlangsung,” kata Aris Wiyono (Dewan Pembina Serikat Petani Simalingkar dan Mencirim Bersatu).
Berikut pernyataan sikap Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB):
1. Mengutuk keras penggusuran paksa yang dilakukan oleh PTN II selaku perusahaan negara terhadap pemukiman dan lahan pertanian petani Simalingkar dan Mencirim dalam situasi darurat covid 19 yang mengakibatkan ribuan jiwa kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian secara permanen.
2. Mengutuk keras Kementrian Agraria dan Tata Ruang yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha dan Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas Serifikat Hak Milik, SK Landerform 1964 dan 1984, serta di atas lokasi lahan yang telah dihuni dan dikelola petani sejak tahun 1951 turun temurun.
3. Meminta Mentri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mundur dari jabatannya, karena terbukti menimbulkan konflik agraria yang berkepanjangan yang mengakibatkan ribuan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian secara permanen di masa pademi Covid 19.
4. Meminta negara hadir dalam penanganan konflik agraria dengan cara redistribusi tanah untuk rakyat.
5. Hentikan perampasan tanah petani Sumatera Utara oleh PTN II yang terus menerus masif bak penjajahan Belanda.
6. Hentikan keterlibatan TNI dan Polri dalam penanganan konflik agraria di Sumatera Utara.