Pagi ini [Senin 24/8: Pukul 8.00 WIB], 170 petani Karo Hilir melakukan aksi jalan kaki dari Jl. Gatot Subroto menuju Istana Negara. Mereka tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB). Ini adalah aksi lanjutan setelah sejak tanggal 25 Juni 2020 melakukan longmarch atau jalan kaki dari Deli Serdang (Sumatera Utara) menuju Jakarta dengan jarak tempuh 1.812 km selama 45 hari.
Setibanya di Jakarta, para petani mencoba mematuhi Protokol Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan cara mengkarantina diri selama 2 minggu di kantor YTKI Gatot Subroto.
Mereka juga telah menjalani tes rapid kesehatan sembari menunggu kepastian hukum dari kementrian terkait dalam penyelesaian kasus konflik agraria yang mereka alami.
Namun, selama 2 minggu para petani menunggu di Kantor YTKI Gatot Subroto, kepastian hukum tersebut belum juga didapatkan. Sehingga, petani kembali harus meneruskan perjalanan menuju Istana Negara agar kepastian hukum dan keadilan bisa didapatkan, dan negara segera hadir untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka alami.
Mereka ingin mengadukan nasib mereka kepada Presiden Joko Widodo. Kasus konflik agraria yang mereka hadapi sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu dengan pihak PT. Perkebunan Nusantara II (PTPN II) Tanjung Morawa.
Kasus konflik agraria ini mengalami puncaknya pada tahun 2020 di saat negara dalam keadaan darurat Covid 19 (Corona). Rumah dan areal pertanian mereka digusur paksa oleh pihak PTPN II.
Para petani berasal dari 2 desa dan 2 kecamatan, yakni Desa Simalingkar A (Kecamatan Pancurbatu) dan Desa Mencirim (Kecamatan Kutalimbaru). Kedua kecamatan terletak di Kabupaten Deli Serdang (Sumatera Utara), yang di masa awal Kemerdekaan RI masuk ke wilayah Kabupaten Tanah Karo Kewedanaan Karo Jahe (Karo Hilir) sebelum dialihkan ke Kabupaten Deliserdang.
Wilayah Kabupaten Karo sekarang adalah bagian dari Kabupaten Tanah Karo itu yang tidak dimasukkan ke wilayah Kabupaten Deliserdang, yang secara tradisional disebut Karo Gugung (Dataran Tinggi Karo).
Para petani Karo Hilir ini memilih aksi jalan kaki seribuan kilometer dari Medan, Sumatera Utara, menuju Istana Negara, Jakarta, karena di daerah (baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi) tidak ada yang perduli dengan nasib mereka.
Dan terkesan membiarkan tindakan penggusuran paksa yang dilakukan oleh pihak PTPN II dengan kawalan ribuan aparat TNI dan Polri serta preman bayaran.
Dengan berjalan kaki ke Istana Negara, Jakarta, para petani berharap Presiden Joko Widodo bisa melihat dan mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi.
Sehingga para petani kecil ini bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dari negara atas tanah yang telah mereka kuasai puluhan tahun guna keberlangsungan hidup anak dan cucu mereka.