Kolom Edi Sembiring: PETANI KARO HILIR TIBA DI LAMPUNG — Kementrian ATR ke Medan Tak Bahas Petani

Selasa malam (28 Juli 2020), petani Karo Hilir yang berjalan kaki dari Medan ke Jakarta telah tiba di Provinsi Lampung. Tepatnya di Desa Muara Jaya (Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur). Mereka beristirahat di Islamic Center Sukadana yang berada di jalan lintas Timur Sumatera.

Rombongan petani Simalingkar dan Mencirim yang telah berjalan kaki dari Medan sejak tanggal 25 Juni 2020 ini disambut oleh aktivis dari WALHI Lampung, KPA Lampung, PWNU Lampung, LBH Bandar Lampung, SP Sebay Lampung.

Ikut menyambut AJI Bandar Lampung, IWO Lampung Timur, Watala, SPI Lampung, Kasbi, dan Ikatan Pemuda Adi Mulyo Mesuji. Begitu pula petani Moro Moro Jambi, aktivis-aktivis gerakan buruh dan penggiat agraria lainya turut menyambut dan bermalam di gedung Islamic Center Sukadana.

Sungguh tekad mereka sangat kuat. Aksi jalan kaki dari Medan menuju Istana Negara, Jakarta, ini telah berlangsung selama 35 hari. Perwakilan petani ini tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

170 petani berjalan kaki dari Medan menuju Jakarta dengan tujuan ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menuntut keadilan. Koordinator aksi (Awan Purba) mengatakan, jumlah petani yang berjalan kaki ada 170 orang.

Namun saat tiba di Kota Pekanbaru, 20 orang sudah lebih dulu berangkat dipanggil Komisi II dan VI DPR RI.

Aksi jalan kaki ini dilakukan karena areal lahan dan tempat tinggal yang telah mereka kelola dan tempati sejak tahun 1951 telah digusur paksa oleh korporasi plat merah bernama PTPN II. Padahal para petani telah mengantongi SK Landreform sejak tahun 1984.

Lebih parahnya sebanyak 36 petani di Sei Mencirim yang ikut tergusur sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

Rabu pagi (29 Juli 2020), para petani berjalan kaki menuju Kota Bandar Lampung untuk kembali meneruskan perjalanan. Sampai dengan hari Kamis, kemungkinan peserta aksi jalan kaki ini masih ada di Lampung untuk beristirahat.

Hal ini dikarenakan hari Jumat adalah hari libur Lebaran Haji. Mereka akan menggunakan waktu untuk beristirahat dan melakukan konsolidasi dengan aktivis-aktivis agraria dan petani lainnya.

Mereka berencana kuat untuk menuju Istana Negara di Jakarta dan mendirikan tenda di depan Istana. Mereka akan menginap di tenda sampai bertemu dengan bapak Presiden Jokowi dan diselesaikannya kasus konflik agraria yang sudah berlarut-larut dan menahun tidak kunjung selesai di Simalingkar dan di Sei Mencirim.

Karena sampai saat ini Pemkab Deli Sedang dan Pemrov Sumatera Utara tetap bungkam. Membiarkan ladang dan rumah-rumah para petani digusur bahkan di saat pandemi Covid 19 melanda, para petani memperoleh intimidasi.

Lebih mengejutkan lagi, pada tanggal 28 Juli – 29 Juli 2020 ini, ada kunjungan dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang ke Sumatera Utara. Namun bukan membahas soal konflik agraria yang terjadi di Simalingkar dan Sei Mencirim yang perwakilan petaninya sedang berjalan kaki mencari keadilan dengan menempuh jarak ribuan kilometer ini.

Dewan Pembina Serikat Petani Simalingkar dan Mencirim Bersatu (Aris Wiyono), via WhatsApp (WA) kepada Sorasirulo.com menyampaikan, pemerintah daerah Sumatera Utara terkesan diam dan tutup mata pada persoalan yang dihadapi para petani.

“Pemerintah daerah Sumatera Utara justru membahas soal tanah Bandara eks Lanud Polonia, dan membahas soal penyerahan sertifikat untuk Islamic Center yang merupakan aset Pemda yang dibeli dari tanah eks HGU PTPN II,” kata Aris.

“Ini semakin membuktikan bahwa pemerintah daerah Sumatera Utara dan Kementrian Agraria (Sofyan Djalil) menganggap masalah petani yang berjalan kaki untuk menuntut keadilan adalah masalah yang biasa-biasa saja. Mereka lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan lain meskipun tidak mendesak,” kata Aris.

Video selengkapnya klik di SINI.

“Kami akan terus berjalan dan pastikan dan bahwa kami akan bertenda di depan Istana Negara hingga kami mendapatkan keadilan dari negara, yaitu tanah bersertifikat sebagai bentuk kepastian hukum. Kami ingin memastikan negara benar-benar hadir bagi rakyat,” tegas Aris.

#SelesaikanKonflikAgraria
#petanisimalingkar
#petanimencirim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.