Jokowi membangun dengan alasan mengejar ketertinggalan wilayah lain di Indonesia sebagai bukti bahwa negara ingin menterjemahkan spirit “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” itu bagus. Tapi, dia jangan lupa, bahwa keadilan sosial bukan sekedar pembangunan infra struktur. Paling utama adalah keadilan hukum, ekonomi dan hak politik warga negaranya.
Jokowi perlu memeriksa apakah keadilan tersebut telah terpenuhi sementara ada begitu banyak kasus pelanggaran atas HAM yang terjadi di era kepemimpinan Jokowi.
Begitu banyak kasus intoleransi atas nama agama, penyerangan terhadap rumah ibadah yang terkesan dibiarkan oleh rezim, bahkan raja intoleransi macam ormas bajingan FPI masih dibiarkan beraksi seenak udelnya.
Jika terus dibiarkan maka legitimasi politik dan komitmen Jokowi dalam menuntaskan kasus-kasus HAM di masa lalu dan saat ini dipertanyakan, benarkah Jokowi pro terhadap HAM atau sekedar ingin mengamankan kekuasaannya untuk periode selanjutnya. Pertanyaan semacam ini wajar muncul dari mereka yang tadinya mendukung Jokowi.
Jokowi tentu saja punya banyak pekerjaan rumah yang tidak akan selesai dijawab hingga periode kekuasaan dia habis dimakan waktu, tapi Jokowi punya legasi yang perlu diwariskan kepada generasi selanjutnya sebagai spirit membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa itu kita akan selalu mengulang problem yang sama dari waktu ke waktu.
Sebagai generasi unyu-unyu saya masih berharap Jokowi bisa bersikap tegas dengan intoleransi atas nama Islam. Karena bangsa ini tidak dibangun di atas spirit agama, tapi spirit sumpah pemuda, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, bukan satu agama.
VIDEO: clip lagu Satu Nusa Satu Bangsa dari The Macarons Project