Ekonomi · Sen, 8 Apr · 2 mnt baca

Bantuan Mesin Pengolah Kompos Tidak Tepat

Ketua LSM Opas, Wira Ginting, ketika menunjukan salah satu mesin pembuatan pupuk kompos di Kantor Camata Patumbak yang sudah jadi sarang laba-laba.[/caption]…

Ketua LSM Opas, Wira Ginting, ketika menunjukan salah satu mesin pembuatan pupuk kompos di Kantor Camata Patumbak yang sudah jadi sarang laba-laba.[/caption]

IMANUEL SITEPU. LUBUK PAKAM. Tidak sedikit bantuan pemerintah yang digelontorkan kepada masyarakat ternyata tidak tepat sasaran. Banyak juga jenis bantuan hanya sekedar mengajukan bantuan tanpa mempertimbangkan manfaatnya di tengah-tengah masyarakat. Alhasil, bantuan yang tidak sedikit memakan anggaran itu dikawatirkan menjadi barang rongsokan. Seperti Bantuan mesin pengolah pupuk kompos yang telah disalurkan Bupati Deliserdang Amri Tambunan beberapa bulan lalu kepada setiap kecamatan se kabupaten Deliserdang. Bantuan yang bersumber dari APBD Deliserdang yang memakan anggaran hingga Miliyaran rupiah ini tetap dibiarkan tak dipergunakan di kantor kecamatan.

Seperti pantauan Sora Sirulo [Senin 8/4) di Kecamatan Delitua dan Kecamatan Patumbak. Se perangkat mesin pengolah pupuk kompos mulai berkarat dan menjadi sarang laba-laba. Bantuan yang tidak jelas siapa penerimanya ini terkesan mubajir. Sejumlah pegawai kecamatan ketika dipertanyakan ternyata tidak mengetahui hendak dikemanakan mesin tersebut.

“Kami tidak tau mau dikemanakan mesin itu. Kelompok tani pun tidak ada yang mengusulkan,” kata salah satu pegawai Kecamatan Delitua seraya menyarankan agar Sora Sirulo meliput tentang hal lain saja, bukan tentang mesin pengolah kompos ini.

Sementara menurut Ketua LSM Opas Kabupaten Deliserdang Wira Ginting, ketika ditemui Sora Sirulo di Kantor Camat Patumbak, bantuan mesin pembuat pupuk kompos diberikan oleh Bupati Deliserdang Amri Tambunan ketika dia hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatra Utara.

“Mesin ini dulu diberikan kepada camat sebagai bentuk perhatian Bupati kepada masyarakat. Diduga, karena Amri Tidak lolos, bantuan tersebut tetap dibiarkan berada di Kantor Camat,” katanya.

Lanjut dikatakan Wira, dia menduga ada permainan politik dalam pengelolaan dana APBD hingga mencapai Miliyaran.

“Oleh karena itu, kita meminta Kejatisu memeriksa instansi mana yang mengeluarkan anggaran pembelian mesin pembuat pupuk kompos tersebut. Terindikasi telah terjadi penyelewengan APBD hingga menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah,” kata wira penuh harap.