Keleluasaan

Kita lihat selama ini yang berperan langsung dan yang berwenang dalam penanganan pemberantasan korupsi berada di Kepolisian dan Kejaksaan. Sekarang, telah berdiri lembaga baru, yaitu KPK, yang diyakini lebih tajam dari kedua lembaga di atas dalam penanganan korupsi. Diberi pula wewenang jauh lebih besar ke akses data dan informasi terkait hal-hal yang membutuhkan penyelidikan dengan menggunakan peralatan jauh lebih baik alat sadapnya.

Secara lembaga, menurut hemat saya, KPK bagusnya berdiri sendiri supaya lebih independen dan setiap person yang masuk di dalamm jajaran KPK harus berhenti dari jabatan aktif di institusinya. Ini supaya tidak terjadi dualisme atasan dan tidak terjadi kesalingtergantungan dengan institusi lain yang bisa berdampak tarik menarik pegawai. Laporan kepada dua institusi yang berbeda dalam prakteknya bisa juga terjadi sehingga mempengaruhi keputusan KPK.

Institusi KPK dapat masuk ke lembaga mana saja terkait dengan tugasnya. Jika ada penegak hukum yang terlibat siapa saja boleh ditindak tanpa adanya kriminalisasi.

Apa yang kita lihat saat ini adalah terjadinya conflict of interest ataupun terjadi perlawanan yang dapat merugikan KPK dalam pekerjaannya. Secara jumlah personalia, kita lihat memang masih kurang dibandingkan dengan dua institusi di atas. Namun, gerak cepatnya KPK jauh lebih tajam setiap ada kasus. Karena itu, masyarakat lebih mempercayai lembaga ini.

Lembaga KPK memang harus paling tinggi dari lainnya sesuai fungsi pemberantasan korupsi sehingga bisa bekerja secara independen dan tanpa ketakutan menjalankan tugas.

Semoga tujuan mulia yang ingin dicapai untuk mensejahterakan anak negeri dan bebas korupsi bisa terwujud. // //