Hukum · Kasus rizieq shihab · Kolom · Rab, 9 Mei · 3 mnt baca

Kolom Panji Asmoro:

Sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap HRS beberapa hari lalu dengan alasan tidak ditemu…

Kolom Panji Asmoro:

Sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap HRS beberapa hari lalu dengan alasan tidak ditemukan bukti pelanggaran hukum, mulanya saya pikir itu sebentuk ‘test case’ kepada publik terkait Pemilu mendatang.

Pasca terbitnya SP3 tersebut, sejumlah analisis dan opini, ada yang mengaitkannya sebagai bentuk ‘bergaining’ politik antara pemegang kekuasaan dan oposan.

Saya pribadi menghormati keputusan “subjektif’ pihak kepolisian karena itu merupakan bagian sistem proses hukum di negara kita.

Walau pun demikian, saya tentu sangat berharap agar setiap perkara hukum dalam bentuk kasus apapun di proses tuntas hingga hakim memutuskan bahwa seseorang terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang disangkakan melanggar hukum.

Baru-baru ini, Indonesia Network Election Survei (INES) merilis survey turunnya elektabilitas Jokowi dibanding Prabowo. Dalam survey mereka, Prabowo mengantongi 50,2 persen suara, sedangkan Jokowi hanya mendapat 27,7 persen suara‎.

Dikatakan oleh survey tersebut, elektabilitas Jokowi merosot gara-gara harga listrik dan BBM yang naik akibat pencabutan subsidi oleh pemerintah, dan mengalihkan subsidi ke pembayaran utang luar negeri.

Sementara di media sosial (Medsos), saya menangkap banyak pendukung / simpatisan Jokowi yang terlihat kecewa dengan keluarnya SP3 tersebut, bahkan, seseorang di medsos yang saya kenal begitu loyal terhadap Jokowi, ‘banting stir’ dan memutuskan untuk tidak memilih Jokowi di Pilpres mendatang.

Menurut saya tidak berlebihan juga kalau ada diantara pendukung Jokowi merasa kecewa, kemudian bereaksi sekeras itu, tentu dengan interpretasinya masing-masing.