Kolom Edi Sembiring: Agnes Irianta Sembiring Pimpin Petani Karo

170 petani yang tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) telah berjalan kaki sejak tanggal 25 Juni 2020 dari Medan menuju Jakarta dengan tujuan bertemu Presiden Joko Widodo untuk menuntut keadilan.

Para petani telah bertahun-tahun memperjuangkan tanah yang mereka tempati yang telah digusur paksa oleh korporasi PTPN II.

Sebelumnya, pada tanggal 28 Mei 2020, SPSB telah membuat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Surat tersebut juga ditujukan kepada Kementerian BUMN, Kementerian Agraria (ATR), Gubernur Sumatera Utara, dan stakeholder lainnya.

Dalam surat tersebut, mereka menyampaikan akan menggelar aksi berjalan kaki (long march) dari Medan menuju Istana Negara di Jakarta di tengah situasi darurat virus corona. Hal ini dilakukan jika konflik agraria yang terjadi antara petani di Desa Simalingkar A dengan PTPN II tidak segera terselesaikan.

Surat terbuka yang ditandatangani oleh Ketua Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) (Agnes Irianta beru Sembiring) ini menyebutkan, ada lebih kurang sekitar 810 Kepala Keluarga di Desa Simalingkar A (Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara) yang tempat tinggal dan lahan pertaniannya akan tergusur dan digantikan perumahan mewah dari PTPN II Deli Serdang.

“Bila mana seluruh kebijakan PTPN II ini terus berlangsung dan dipaksakan, bisa dipastikan ribuan jiwa akan kehilangan tempat tinggal permanen dan tempat mata pencaharian permanen. Bukan hanya itu saja, dipastikan banyak korban jiwa dan kriminalisasi oleh aparat keamanan kepada petani, serta rentan terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam skala besar," tulis surat tersebut.

Namun, kembali tak ada tanggapan dari Bupati Deli Serdang dan Gubernur Sumatera Utara maupun stakeholder lainnya. Hingga akhirnya Agnes beru Sembiring bersama para petani SPSB dan juga STMB membulatkan tekad berjalan kaki mulai tanggal 25 Juni 2020 dari Medan menuju Jakarta menemui Presiden Joko Widodo untuk mengadukan nasib mereka.

Dari berita yang dilansir oleh Beritamerdekaonline.com , Ketua Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) (Agnes beru Sembiring) menuturkan, saat mempertahankan lahan tanahnya di Desa Simalingkar (Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara), masih menyisakan kepedihan dan sakit hatinya terhadap aparat pemerintah.

“Bagaimana tidak sakit hati, lahan saya sudah ditanami dengan aneka sayuran dan bahan pokok seperti jagung dan singkong,” ujar Agnes beru Sembiring saat ditemui di Jakarta .

Agnes beru Sembiring mengisahkan, saat itu di tahun 2017, perempuan ini harus berhadapan dengan petugas TNI di lahan tanahnya.

“Saya berdua dengan seorang ibu, maju ke depan buldozer yang akan meratakan tanaman kami. Hanya tinggal selangkah, nyawa kami akan habis dilindas oleh alat berat itu,” ujarnya.

Kedua perempuan tersebut memberhentikan jalan buldozer, dengan tidur di tengah jalur alat berat tersebut. Sehingga alat berat tersebut memberhentikan tindakan okupasi (penguasaan lahan: red) yang dilakukan aparat negara.

Pemkab Deli Serdang dan Pemprov. Sumatera Utara membiarkan konflik antara petani dengan PTPN II terus berlarut-larut. Padahal Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajaran kabinet segera menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi di banyak daerah termasuk yang berada di dalam konsesi.

Jangan sampai, perusahaan mudah mendapatkan izin, sedang warga yang tinggal di dalam konsensi atau sekitarnya kesulitan. Bahkan, presiden perintahkan, jajaran pemerintahan mencabut konsesi kepada berbagai perusahaan kalau dalam pelaksanaan ada konflik lahan.

Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta , Presiden Joko Widodo mengatakan, selalu menerima laporan mengenai konflik pertanahan, baik antar masyarakat, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan BUMN, maupun dengan instansi pemerintahan.

“Sengketa-sengketa serupa itu tak hanya terjadi di satu-dua tempat, namun tersebar di banyak wilayah. Saya minta segera diselesaikan secepatnya, dituntaskan agar rakyat memiliki kepastian hukum. Ada rasa keadilan,” kata Presiden Joko Widodo.

Namun konflik agraria di Simalingkar dan Mencirim tak kunjung selesai. Hingga akhirnya Agnes br Sembiring bersama para petani memutuskan berjalan kaki dari Medan menuju Istana Negara, Jakarta, untuk menemui Presiden Joko Widodo.

“Perjuangan kami bersama petani Simalingkar dan Mencirim tidak akan surut sampai kapanpun, jika lahan kami masih dikuasai oleh pihak PTPN II. Pupus sudah harapan terhadap pemerintah daerah Sumatera Utara, makanya kami akan berjuang dengan cara apapun, untuk bertemu dengan bapak Presiden Jokowi,” kata Agnes beru Sembiring.

Saat ini 20 perwakilan petani dari SPSB dan STMB sedang berada di di Jakarta. 150 petani lainnya sedang berjalan menuju Jakarta dan sudah berada di Provinsi Lampung.

Sebelumnya, setelah berjalan kaki dari Medan dan tiba di Pekanbaru, Komisi VI DPR meminta perwakilan petani datang ke Jakarta. 20 petani sebagai perwakilan telah berangkat dengan mobil medis ke Jakarta.

Perwakilan petani diterima Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada tanggal 15 Juli 2020. Di hari yang sama juga diterima oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI. https://www.youtube.com/watch?v=-SYsbXMlkXY&feature=share&fbclid=IwAR2P9QhglQgoT8aiqLC4-B3PdEagBRIVa6qvWysX0Hr4hqEyaoS8M7X3aUk KETERANGAN VIDEO: Konfrensi Pers KNPA (Komite Nasional Pembaruan Agraria) bersama perwakilan Petani Simalingkar dan Mencirim.

Dan di Ruang Kerja Ketua MPR, Jakarta, Selasa (21/7), Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga menerima perwakilan para petani. Dalam kesempatan itu Bamsoet meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mencabut izin perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 171/2009 yang diberikan kepada PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) untuk menguasai lahan seluas 854,26 hektar.

Hingga saat ini, 150 petani SPSB dan STMB masih berjuang berjalan kaki melanjutkan sisa perjalanan dari Lampung menuju Istana Merdeka, Jakarta. Sudah lebih 1.300 Km dijalani. Sudah lebih sebulan mereka meninggalkan keluarganya demi menuntut keadilan untuk masa depan keluarga-keluarga petani.