Skip to toolbar

Kolom Eko Kuntadhi: OPTIMISME INDONESIA PASCA PANDEMI

0 0
Read Time:3 Minute, 48 Second

Tadinya banyak orang menyangka, Covid19 ini hanya jangka pendek. Ditangani sebentar, virusnya hilang, lalu dunia kembali normal. Nyatanya gak begitu. Covid19 yang mengharuskan dunia istirahat 3 bulan belakangan ini, ternyata berdampak jangka panjang. Soal kesehatan, kita gak bisa main-main lagi.

Pemerintah harus lebih perhatian dengan fasilitas kesehatan.

Untung kita punya BPJS. Seluruh rakyat, miskin, menengah dan kaya bisa menggunakan fasilitas asuransi raya ini untuk pengobatan. Bayangkan kalau Anda hidup di AS, misalnya, yang asuransi swastanya ribet.

Mungkin ada banyak klausul saat mau klaim. Sakit ini gak termasuk, obat itu gak ditanggung, virus yang ini gak akan dicover asuransi.

Atau di negara lain yang tidak ada sistem kesehatan seperti di Indonesia. Semua penyakit ditanggung sendiri. Bisa modar!

Makanya, keputusan Jokowi untuk menaikkan iuran BPJS bagi peserta kelas atas rasanya tepat banget. Seiring dengan resiko kesehatan yang makin meningkat. Sementara warga miskin tetap dibayarin negara preminya.

Terserahlah, orang yang berkoar-koar mengkritik naiknya iuran BPJS itu. Mungkin karena mereka berfikirnya hanya sebatas ujung hidungnya saja. Gak bisa menggapai kondisi ke depan dengan pandangan jernih.

Demikian juga dengan sektor ekonomi yang terimbas serius akibat Corona ini. Tim pemerintah berusaha menyelesaikan RUU Cipta Kerja. Ada banyak yang protes, kenapa harus diselesaikan saat pendemi begini?

Justru itu langkah yang paling pas.

Saat pendemi, tabungan negara terkuras untuk menutup biaya. Masyarakat diberi bantuan sosial. Para pengusaha mendapat fasilitas kemudahan. Mulai dari bunga kredit, potongan pajak, sampai pelonggaran cicilan.

Tapi, program yang karikatif itu gak cukup. Sebab ekonomi harus bergerak normal lagi. Pengusaha harus disiapkan berlari kencang lagi dan lapangan pekerjaan terbuka lebar kembali.

Dengan dunia usaha yang kembali stabil, pada akhirnya nanti akan ada pemasukan pajak buat negara. Semakin maju dunia usaha, semakin besar pendapatan pajak negara. Semakin besar juga efek keuntungan bagi rakyat.

Uang pajak itu bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, memberikan tunjangan sosial, meningkatkan mutu pendidikan baik formal maupun informal.

Soal investasi dari dalam negeri atau dari luar negeri, gak masalah. Kalau ada yang masih meributkan, asing, aseng, asu, sesungguhnya mereka hanya mau mencegah negeri ini bergerak ke arah kemajuan.

Begini. Kalau melihat pola investasi asing, Indonesia itu masih kalah jauh dibanding Vietnam, Thailand, Malaysia. Apalagi dengan Singapura. Investasi asing masih kecil banget di Indonesia.

Ada dunia jenis investasi asing. Ada yang berupa hot money. Duit masuk ke pasar saham, obligasi, dan surat berharga. Meski dibutuhkan untuk menggairahkan pasar, tapi duit jenis ini prinsipnya easy come, easy go.

Kalau ada goncangan sedikit langsung cabut. Pada skala tertentu bisa bahaya bagi perekenomian nasional. Karena sifatnya yang mudah pergi itu.

Ada juga investasi langsung (direct investment). Duit dari luar masuk, mendirikan perusahaan di sini. Perusahaan yang real, seperti membangun pabrik. Lalu membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Warga negara yang kerja dapat gaji. Bisa membiayai anaknya sekolah. Bisa meningkatkan kesejahteraan.

Nah, kita punya BKPM. Kini kita juga punya Menko Maritim dan Investasi. Mereka bertugas, salah satunya untuk memudahkan orang mendirikan usaha di Indonesia.

Untuk menarik investasi ke sini, butuh fasilitas. Yang paling penting adalah infrastruktur. Jalan, pelabuhan, bandara, listrik, atau bendungan wajib disiapkan. Kalau tidak ada infrastruktur jalan siapa juga yang mau bangun usaha di pelosok, yang produknya gak bisa dijual karena gak ada sarana transportasi.

Setelah infrastruktur yang juga diperlukan adalah urusan yang simpel. Izin yang gak berbelit-belit. Kepastian peraturan dan kepastian hukum. Serta mekanisme yang jelas.

Ini yang sering menjadi masalah. Perizinan di Indonesia ini kadang bikin kepala sakit. Jangankan orang asing, orang lokal saja sering kesulitan kalau mau membuat perusahaan di sini. Apalagi di daerah, banyak raja-raja kecil yang menjadikan izin untuk memeras.

Makanya setelah konsentrasi pada infrastruktur, pemerintah juga harus konsentrasi pada pembenahan perizinan. Setelah itu perlu juga konsentrasi untuk meningkatkan kualitas anak didik untuk menjawab kebutuhan industri nanti.

Saya kok melihat, track kita sudah tepat menjawab kebutuhan pasca pandemi ini. Fasilitas kesehatan dibenahi. Asuransi mencakup seluruh rakyat. Infrastruktur sejak lama dikebut dan akan terus dilengkapi. Sekolah vokasi disiapkan lebih serius.

Kini sedang dikejar aturan yang membuat izin usaha lebih simpel. Sambil tetap menjaga semua proses produksi harus memberi keuntungan maksimal buat Indonesia.

Wajar saja, kalau dunia memandang optimis pada Indonesia. Hampir semua lembaga riset dunia meramalkan kita akan memasuki sebagai negara dengan ekonomi nomor 5 terkuat di dunia pada 2040 nanti. Dunia optiomis menilai Indonesia.

Tapi dengan satu syarat. Jangan sampai gerombolan pemuja khilafah menguasai negeri ini. Bukannya bergerak maju, bisa porak poranda lagi negeri kita kalau mereka berkuasa.

“Kita yang normal sudah siap dengan kondisi New Normal ya, mas. Sementara gerombolan abnormal maunya New Sruk,” celetuk Abu Kumkum.

Oalah…

Watch this video on YouTube.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: